Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Dipilih DPR sebagai Anggota KPU, Ini Kata Komisioner Petahana

Kompas.com - 06/04/2017, 21:27 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Sigit Pamungkas menilai DPR punya berbagai pertimbangan dalam meloloskan calon anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022.

Oleh karena itu, kata Sigit, dirinya tak mempersoalkan jika tidak menjabat komisioner KPU, setelah tidak lolos dalam tahap uji kelayakan dan kepatutan yang digelar oleh DPR.

"Saya hormati putusan DPR. Yang terpilih kita dukung untuk mewujudkan pemilu tepercaya dan lebih baik," ujar Sigit saat dihubungi, Kamis (6/4/2017).

DPR telah mengesahkan tujuh nama komisioner KPU bersama lima komisioner Bawaslu yang lolos tahap uji kepatutan dan kelayakan.

Sigit tidak ingin ketidaklolosan tiga komisoner petahana dalam seleksi dikaitkan dengan ketidaksepahaman antara KPU dan DPR terkait aturan penyelenggaraan pemilu.

Meskipun, kurang harmonisnya hubungan antara KPU dan DPR sebagai pembuat kebijakan dapat dilihat dari dinamika yang terjadi selama ini.

Misalnya, polemik terkait aturan bahwa terpidana boleh mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah yang ditetapkan setelah konsultasi dengan DPR kemudian berujung pada pengajuan uji materi di MK.

Hal itu karena KPU berpandangan bahwa terpidana tidak layak mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Tidak hanya itu, KPU juga melakukan uji materi terhadap UU Pilkada, untuk memperjuangkan independensi lembaga penyelenggara pemilu.

"DPR tentu punya rasional sendiri dan DPR yang lebih tahu tentang itu. Yang sudah pasti DPR tidak suka dengan judicial review yang dilakukan KPU, suatu ikhtiar purifikasi kemandirian KPU sebagaimana yang dimaksud konstitusi," kata Sigit.

Sigit berharap, KPU tetap bisa menjaga kemandiriannya di masa depan. Selain itu, target pencapaian penyelenggaraan pemilu periode ini perlu dilanjutkan sambil melakukan pembaharuan berbagai hal yang perlu diperbaiki.

"Jangan terombang-ambing dengan arus politik," kata Sigit.

(Baca juga: Komisioner Baru KPU Berharap Komunikasi dengan DPR Makin Baik)

Sementara komisioner KPU lainnya, Ida Budhiati, meminta maaf jika masih ada kekurangan dalam melayani publik. Ida berharap, anggota KPU yang terpilih tetap menjunjung integritas dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

"Terima kasih kerja samanya, mohon maaf atas kekurangan dalam menjalankan tugas," kata Ida.

Selain Ida dan Sigit, DPR juga tidak meloloskan Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Adapun tujuh komisioner KPU terpilih setelah lolos dalam tes uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR adalah Ilham Saputra, Evi Novida Ginting Manik, Wahyu Setiawan, Pramono Ubaid Tanthowi, Hasyim Asy'ari, Arief Budiman, dan Viryan.

(Baca juga: DPR Sahkan Nama Komisioner KPU-Bawaslu Terpilih)

Kompas TV 14 Calon Komisioner KPU Ikut Seleksi di DPR
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com