Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Oesman Sapta Anggap Tak Masalah Ketum Parpol Pimpin DPD

Kompas.com - 04/04/2017, 22:51 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang menyatakan tidak masalah bila seorang ketua umum partai politik (parpol) memimpin Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Hal itu disampaikan Oesman menanggapi kritikan kelompok masyarakat sipil yang menuntut agar DPD selaku lembaga perwakilan daerah bebas dari kepentingan parpol.

"Saya tidak membedakan antara parpol dan tidak. Sama saja dengan DPR yang dipimpin oleh ketua parpol. Lalu MPR juga dipimpin ketua parpol," ujar Oesman Sapta selepas membaca sumpah jabatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

"Sekarang DPD juga dipimpin ketua parpol. Saya kira sah saja karena tak ada undang-undang yang melarang tentang itu," kata dia.

(Baca juga: Anggota DPD yang Bergabung di Parpol Seharusnya Tak Masuk Struktur Partai)

Menurut dia, yang terpenting selaku ketua DPD ialah mampu mengembalikan marwah DPD selaku lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat di daerah, untuk diperjuangkan dalam pengambilan kebijakan di tingkat pusat.

Oesman Sapta juga berpesan kepada seluruh anggota DPD agar tak boros dalam menggunakan anggaran. Dia pun berharap seluruh anggota DPD memaksimalkan kinerjanya untuk mengoptimalkan pembangunan di daerah.

"Kita ini butuh waktu cepat mengingat periode pemerintahan selesai dua tahun lagi, makanya butuh kecepatan dalam berpikir dan bekerja," ucap Oesman.

(Baca juga: "DPD Bukan Representasi Parpol, tetapi Wilayah...")

Kompas TV Ketidakjelasan Pelantikan Pimpinan DPD Baru
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com