Ketua MPR: RUU Pertembakauan Hanya Akal-akalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan yakin, meski telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR, pemerintah akan tetap menolak membahas Rancangan Undang-Undang Pertembakauan.

Surpres merupakan tanda dimulainya pembahasan tingkat I.

"Presiden dalam rapat konsultasi lembaga tinggi negara pekan lalu, menyatakan pembahasan RUU Pertembakauan ditunda," kata Zulkifli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/3/2017). 

Pada rapat konsultasi lembaga tinggi negara pekan lalu, Presiden Jokowi menyatakan konsumsi rokok masyarakat miskin lebih tinggi dibanding konsumsi pemenuhan makanan bergizi.

Dengan demikian, menurut Zulkifli, kebutuhan masyarakat miskin justru lebih banyak dikeluarkan untuk membeli rokok daripada memenuhi asupan gizi keluarganya dan memikirkan dampak kesehatan yang ditimbulkan.

Ia menilai, selama ini Presiden telah mendengar aspirasi kelompok masyarakat yang menentang keras dilanjutkannya pembahasan RUU Pertembakauan.

Zulkifli juga tak sepakat jika RUU Pertembakauan disebut bertujuan untuk melindungi hak petani tembakau.

"Itu (RUU Pertembakauan) hanya akal-akalan aja, udah lah, enggak usah (dilanjutkan), itu kan jadi alasan aja," lanjut Zulkifli.

Ditanya lebih jauh mengenai pihak yang dinilainya menjadikan pembahasan RUU Pertembakauan sebagai akal-akalan, Zulkifli enggan menjawabnya.

"Tanya saja sama yang di sana, Ketua MPR ikut semua bahaya nanti. Sudah lah, itu nanti marah DPR sama saya," kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.

Sebelumnya terjadi tarik ulur antara pemerintah dan DPR dalam pembahasan RUU Pertembakauan.

Presiden Jokowi awalnya menolak untuk menerbitkan Surat Presiden (Surpres) pembahasan RUU Pertembakauan.

Namun, setelah utusan pemerintah menemui Pimpinan Badan Legislasi (Baleg), Presiden akhirnya menerbitkan surpres.

Sementara, saat dikonfirmasi kepada Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, surpres tersebut belum diterima Pimpinan DPR.