Bawaslu Anggap Penting Keberadaan Peradilan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad menganggap penting keberadaan lembaga peradilan pemilu di Indonesia. Hal itu disampaikan Muhammad menanggapi wacana pembentukan lembaga peradilan pemilu oleh dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilu.

"Itu sangat penting ya. Tapi kami belum lihat gairah diskusinya di tempat lain. Saya kira baru Bawaslu saja yang asyik mendiskusikan itu," kata Muhammad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Muhammad mengungkapkan selama ini Indonesia masih melimpahkan peradilan pemilu kepada Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pelimpahan pada dua institusi itu saat ini dirasa masih kurang optimal sebab masing-masing lembaga belum memiliki kesamaan cara pandang dalam menangani peradilan pemilu.

"Masih belum saling support soal keputusannya, mekanisme, tata beracaranya. Kalau sudah ada lembaga peradilan pemilu saya rasa akan semakin terorganisir," ujar Muhammad.

Saat ditanya ihwal format kelembagaannya, Muhammad menjawab, di dalamnya terdapat beberapa opsi. Salah satunya yakni menambahkan fungsi peradilan kepada Bawaslu.

"Kalau sudah ada lembaga Bawaslu lalu ditransformasi menjadi lembaga peradilan itu juga bagus. Nanti fungsi pengawasan bisa tetap di Bawaslu atau kembali ke masyarakat," lanjut dia.

Peradilan khusus pemilu dianggap sebagai salah satu bagian dari sistem penyelenggaraan pemilu di Meksiko yang bisa diadaptasi oleh Indonesia.

Di negara tersebut, peradilan khusus pemilu atau Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion (TRIFE) berwenang mengadili sengketa proses yang terjadi selama pelaksanaan pemilu. Lembaga itu juga berhak mengadili sengketa hasil pemilu.

Saat ini, penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, baik proses maupun hasil, masih tersebar di beberapa lembaga peradilan.

"Kalau ini diintegrasikan dalam satu badan peradilan yang saya namakan "mahkamah pemilu" tentu sangat efektif menjamin proses yang lebih transparan, menjamin kepastian hukum dan electoral justice," ujar Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Benny K Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2017).