Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Sikap Presiden soal Penolakan Pabrik Semen di Kendeng?

Kompas.com - 20/03/2017, 20:15 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Presiden Joko Widodo ditunggu-tunggu dalam hal penolakan masyarakat Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah terhadap pabrik PT Semen Indonesia.

Lantas, apa sikap Presiden soal hal itu?

"Sikap Presiden Jokowi sampai sekarang belum ada perubahan," ujar Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki di kantornya pada Senin (20/3/2017).

Sama seperti pertemuan dengan masyarakat Kendeng, awal Agustus 2016 lalu, Presiden Jokowi masih menunggu hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Diketahui, KLHS akan rampung pada April 2017 yang tinggal sekitar 10 hari lagi.

"Kan Presiden bersedia menerima masyarakat Kendeng karena mereka menyepakati satu hal, yakni menunggu KLHS di wilayah pertambangan pabrik. Sampaik sekarang pun sikap Presiden masih itu," ujar dia.

(Baca: Istana Pastikan Operasional Pabrik Semen di Kendeng Berhenti Sementara)

Diberitakan, petani Kendeng dibantu aktivis memprotes izin lingkungan baru yang diteken Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dengan terbitnya izin tersebut, kegiatan penambangan karst PT Semen Indonesia di Rembang masih tetap berjalan.

KOMPAS.com/IHSANUDDIN Petani kendeng diterima di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Mereka pun meminta Presiden Joko Widodo segera mencabut izin lingkungan itu dan menghentikan kegiatan penambangan karst oleh pabrik semen yang dinilai merusak lingkungan.

Para penolak pabrik itu menggelar aksi unjuk rasa dengan mengecor kedua kaki mereka dengan semen.

(Baca: Dengan Kaki Terbelenggu Semen, Empat Petani Kendeng Masuk Istana)

Jumlah petani dan peserta aksi kian bertambah. Hingga hari kedelapan aksi protesnya ini, jumlah petani dan aktivis yang menyemen kakinya mencapai 60 orang.

Aksi yang sama pernah dilakukan oleh sembilan petani perempuan di depan Istana Negara pada April 2016.

Kompas TV Demo "Cor Kaki" Tolak Semen Berlanjut
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com