Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tak Ada Alasan Tunda Proses Calon KPU-Bawaslu"

Kompas.com - 20/03/2017, 06:17 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta segera memproses nama-nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah diserahkan tim panitia seleksi. 

Hal ini karena masa jabatan anggota KPU dan Bawaslu periode 2012-2017 akan berakhir 12 April mendatang.

"Tidak ada alasan untuk menunda-nunda lagi," kata Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi di Jakarta, Minggu (19/3/2017).

Kebutuhan KPU dan Bawaslu bukan hanya mempersiapkan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 tetapi juga untuk sejumlah agenda kepemiluan lainnya.

Veri mencontohkan seperti proses Pilkada Serentak 2017 di beberapa daerah yang belum rampung, Pilkada Serentak 2018 dan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

"Tentu perlu komisioner definitif sehingga dia bisa melakukan supervisi, pengawasan, terkait kinerja penyelenggaraan di tingkat bawah. Sehingga proses pemilihan bisa lebih terjamin," tuturnya.

(Baca: Mendagri Tegaskan Tak Ada Penundaan Seleksi Komisioner KPU-Bawaslu)

Beberapa waktu lalu, kemungkinan penundaan proses uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPU dan Bawaslu mengemuka.

Beberapa anggota dewan menilai proses tersebut akan lebih baik jika dilakukan setelah Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) rampung. Pasalnya, RUU Pemilu juga akan mengatur mengenai penyelenggara pemilu.

Dengan RUU Pemilu itu, akan ada beberapa perubahan norma yang mengatur soal penyelenggara pemilu. Misalnya, soal jumlah anggota Bawaslu. Sempat ada wacana untuk menambah jumlah anggota yang semula berjumlah lima orang menjadi tujuh orang.

"Kan bisa dibuat ketentuan peralihan. Nanti setelah undang-undang ini disesuaikan jumlahnya. Misalnya Bawaslu mau 7, kan tinggal tambah dua," kata Veri.

(Baca: Komisi II Kemungkinan Tolak Calon Komisioner KPU-Bawaslu, Ini Alasannya)

Sementara itu, jika Komisi II mempermasalahkan nama-nama yang diloloskan tim pansel, maka bisa mempertanyakan proses seleksi tersebut. Nama-nama yang lolos juga telah melalui proses seleksi yang panjang dan cukup selektif.

Maka dari itu, kata Veri, Komisi II seharusnya tak ragu lagi memilih orang-orang terbaik dari yang terbaik itu.

"Mestinya sebelum tanggal 12 April itu sudah terpilih nama-nama 5 Bawaslu dan 7 KPU," tuturnya.

"Agendakan sesegera mungkin dan pembahasan bisa segera dilakukan," ucap Veri.

Adapun rapat internal Komisi II akan digelar Senin (20/3/2017). Salah satu agenda rapat tersebut adalah penyusunan jadwal Komisi II.

Salah satu agenda rapat yang akan ditetapkan adalah jadwal rapat dengan mengundang tim pansel KPU-Bawaslu untuk meminta sejumlah penjelasan terkait proses seleksi calon komisioner di dua lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com