JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Penasihat Komnas Pengendalian Tembakau Hasbullah Thabrany menilai alasan melindungi petani dan industri rokok dalam negeri untuk mendorong dilanjutkannya pembahasan Rancangan Undang-undang Pertembakauan merupakan alasan yang politis.
RUU Pertembakauan telah masuk Prolegnas Prioritas 2017 sebagai iniisatif DPR. Saat ini, Surat Presiden dinantikan untuk melanjutkan pembahasan.
"Petani tembakau dalam negeri tidak perlu dilindungi jualan tembakau. Dia perlu pendapatannya lebih tinggi. Atau kasih beasiswa supaya anaknya jadi enterpreneur, tidak perlu diam di situ," kata Hasbullah di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (6/3/2017).
Hasbullah menyebutkan, terdapat berbagai macam tanaman yang dapat menggantikan produksi tembakau seperti Salak dan Stevia.
(Baca: RUU Pertembakauan: Ke Mana Arah Pemerintah Berpihak?)
Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia itu menyatakan pernah melakuan riset di tiga provinsi penghasil tembakau terbesar di Indonesia, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Hasilnya, para petani tembakau tidak begitu peduli terhadap tanaman yang dibudidayakan.
"Mereka enggak pedulian. Enggak harus bertani tembakau. Buat dia ya cari uang. Yang ada tembakau, orang industri tembakau kasih pinjaman ya dipakai," ucap Hasbullah.
Jika RUU Pertembakauan dilanjutkan, menurut Hasbullah, tidak ada keuntungan yang didapat masyarakat. Keuntungan akan didapatkan oleh industri rokok.
Untuk memenuhi jumlah permintaan konsumsi dalam negeri, pihak industri akan mengimpor tembakau dari luar negeri. Selain itu, industri rokok dalam negeri tidak lagi dipegang oleh WNI.
(Baca: Dugaan Kongkalikong Legislator dalam RUU Pertembakauan Dilaporkan ke KPK)
"Jangan lupa industri rokok ini sudah dikuasai asing. Philips Morris yang beli Sampoerna tahun kemarin itu untung bersih lebih dari Rp 10 triliun. Bawa lari keluar uangnya. Belum lagi BAT (British American Tobacco), Japan Tobacco Internasional," ujar Hasbullah.
"Petani China lebih dapat untung karena kita merokok lebih banyak. Padahal di China jumlah perokok menurun. Jadi Kita dikibuli aja dengan informasi hoax ini memalukan sekali," lanjut Hasbullah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.