Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RUU Pertembakauan Dinilai Tidak Lindungi Petani dan Industri Rokok Lokal

Kompas.com - 06/03/2017, 21:08 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Penasihat Komnas Pengendalian Tembakau Hasbullah Thabrany menilai alasan melindungi petani dan industri rokok dalam negeri untuk mendorong dilanjutkannya pembahasan Rancangan Undang-undang Pertembakauan merupakan alasan yang politis.

RUU Pertembakauan telah masuk Prolegnas Prioritas 2017 sebagai iniisatif DPR. Saat ini, Surat Presiden dinantikan untuk melanjutkan pembahasan.

"Petani tembakau dalam negeri tidak perlu dilindungi jualan tembakau. Dia perlu pendapatannya lebih tinggi. Atau kasih beasiswa supaya anaknya jadi enterpreneur, tidak perlu diam di situ," kata Hasbullah di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (6/3/2017).

Hasbullah menyebutkan, terdapat berbagai macam tanaman yang dapat menggantikan produksi tembakau seperti Salak dan Stevia.

(Baca: RUU Pertembakauan: Ke Mana Arah Pemerintah Berpihak?)

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia itu menyatakan pernah melakuan riset di tiga provinsi penghasil tembakau terbesar di Indonesia, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Hasilnya, para petani tembakau tidak begitu peduli terhadap tanaman yang dibudidayakan.

"Mereka enggak pedulian. Enggak harus bertani tembakau. Buat dia ya cari uang. Yang ada tembakau, orang industri tembakau kasih pinjaman ya dipakai," ucap Hasbullah.

Jika RUU Pertembakauan dilanjutkan, menurut Hasbullah, tidak ada keuntungan yang didapat masyarakat. Keuntungan akan didapatkan oleh industri rokok.

Untuk memenuhi jumlah permintaan konsumsi dalam negeri, pihak industri akan mengimpor tembakau dari luar negeri. Selain itu, industri rokok dalam negeri tidak lagi dipegang oleh WNI.

(Baca: Dugaan Kongkalikong Legislator dalam RUU Pertembakauan Dilaporkan ke KPK)

"Jangan lupa industri rokok ini sudah dikuasai asing. Philips Morris yang beli Sampoerna tahun kemarin itu untung bersih lebih dari Rp 10 triliun. Bawa lari keluar uangnya. Belum lagi BAT (British American Tobacco), Japan Tobacco Internasional," ujar Hasbullah.

"Petani China lebih dapat untung karena kita merokok lebih banyak. Padahal di China jumlah perokok menurun. Jadi Kita dikibuli aja dengan informasi hoax ini memalukan sekali," lanjut Hasbullah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Nasional
Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Nasional
Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Nasional
World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

Nasional
Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Nasional
MKMK Sudah Terima Laporan Pelanggaran Etik Anwar Usman

MKMK Sudah Terima Laporan Pelanggaran Etik Anwar Usman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com