Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Raja Salman Datang, Prabowo Harap Kuota Haji Indonesia Bertambah

Kompas.com - 02/03/2017, 18:22 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto turut hadir dalam menyambut kedatangan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud di Gedung DPR/MPR, Kamis (2/3/2017).

Prabowo berharap dengan kedatangan Raja Salman ke Indonesia membawa manfaat bagi bangsa Indonesia.

"Ini kehormatan bagi kita. Saya diperintah oleh Wakil Ketua DPR untuk hadir. Kita berharap tentunya mereka investasi di sini," kata Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Prabowo mengatakan, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan mitra strategis bagi Arab Saudi.

Karena itu, kata Prabowo, Indonesia bisa memanfaatkannya untuk melobi kenaikan kuota haji yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia.

Sebab, menurut Prabowo, saat ini banyak orang Indonesia yang mengantre selama 20 hingga 25 tahun untuk bisa berhaji. Bahkan, di antaranya ada yang meninggal dunia untuk mengantre giliran tersebut.

"Kita negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Mudah-mudahan kuota haji ditambah. Orang kita antrenya panjang, ada yang 20 tahun. Kasihan," ujar Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengucapkan terima kasih kepada Raja Salman atas penambahan kuota jemaah haji Indonesia mulai tahun 2017.

(Baca: Kepada Raja Salman, Jokowi Ucapkan Terima Kasih Kuota Haji Ditambah)

Sejak 2013, kuota haji Indonesia dan negara lain dipotong 20 persen karena renovasi Masjidil Haram.

 

Namun, untuk tahun ini, kuota haji untuk Indonesia kembali normal, dari semula 168.800 anggota jemaah menjadi 211.000 anggota jemaah.

Kompas TV Bergesernya situasi geopolitik membuat Arab Saudi tengah menjalin hubungan bilateral lebih dekat dengan negara Asia, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini terbukti dengan kunjungan raja salman beserta ribuan rombongan ke indonesia . Sebelumnya Arab Saudi dikenal memiliki hubungan erat dengan negara barat dan Amerika Serikat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com