Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Gubernur hingga Bupati Siap Jadi Tuan Rumah Sambut Raja Salman

Kompas.com - 01/03/2017, 14:51 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan penggamaan dan fasilitas dari pemerintah kepada Raja Ketujuh Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud. Hal itu disampaikan Tjahjo terhadap kedatangan Raja Salman pada 1 hingga 9 Maret 2017.

"Pak Jokowi juga menjemput langsung, dan kami memberikan semua pengamanan, fasilitas," kata Tjahjo di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Rabu (1/3/2017).

Menurut Tjahjo, Kemendagri telah melakukan pemeriksaan persiapan pengamanan di Jakarta dan Bali. Kepala daerah, lanjut dia, telah menyertakan kesiapan pengamanan dan fasilitas.

"Kemarin juga sudah ke Bali ngecek langsung. Gubernurnya siap, Bupati Badung sbagai tuan rumah juga siap, termasuk di Bogor, termasuk di Jakarta," ujar Tjahjo.

Tjahjo menuturkan, pemerintah menerima dengan terbuka kedatangan Raja Salman. Selain untuk peningkatan hubungan kedua negara, sebagian besar masyarakat Indonesia juga memiliki hubungan secara keagamaan dengan Arab Saudi.

Tjahjo menyebutkan, pertemuan dua negara dengan penduduk mayoritas muslim itu tidak semata meminta penambahan kuota haji. Namun, juga terdapat hubungan perekonomian.

"Tapi bagaimana supaya investor Saudi Arabia ini bisa banyak untuk meningkatkan hubungan bilateral perekonomian," ucap Tjahjo.

Saat ini, Raja Salman telah berada di Istana Bogor. Raja Salman menumpang mobil Mercedes Benz hitam Maybach S600 Guard.

Raja Salman akan berada di Jakarta dan melakukan berbagai kegiatan lain hingga 4 Maret. Setelah itu, Raja Salman dan rombongan yang terdiri dari 1.500 orang berlibur di Bali hingga tanggal 9 Maret.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com