Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anak Muda "Pengawal" DPR

Kompas.com - 23/02/2017, 19:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Rapat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat membahas Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2), segera dimulai. Adrian Putra (23) bergegas menyiapkan telepon genggamnya.

Aplikasi Twitter dibukanya. Dalam sekejap, dia sudah siap melaporkan materi rapat ke dunia maya.

"@WikiDPR #kom8 Deding @fraksigolkar #Jabar3 membuka rapat pukul 10.42".

Kicauan pertama laporan langsung dari ruang rapat pun menyebar ke dunia maya. Deding yang dimaksud adalah Deding Ishak, Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar DPR asal daerah pemilihan Jawa Barat III.

Tak berhenti di situ. Selang hitungan menit, Adrian terus berkicau melaporkan perkembangan rapat hingga usai. Dari pernyataan para anggota Komisi VIII, dia mengutip bagian terpenting. Begitu pula pernyataan tamu rapat yang diundang memberikan masukan ke DPR.

Pada waktu yang sama dengan rapat Komisi VIII, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu DPR juga menggelar rapat.

Di balkon ruang rapat, tempat jurnalis biasa meliput, Lulu Farasmitha (22), juga sibuk melaporkan isi rapat melalui Twitter sejak rapat mulai siang hingga menjelang malam.

Selain Komisi VIII dan Pansus RUU Pemilu, ada enam alat kelengkapan DPR lain yang juga menggelar rapat pada hari yang sama. Dalam setiap rapat, rekan Adrian dan Lulu juga tampak serius menyimak materi rapat untuk kemudian melaporkannya lewat kicauan-kicauan Twitter.

"Setiap hari kerja, ada 17 orang yang ditugaskan. Pada setiap rapat alat kelengkapan DPR, pasti kami kawal," ujar Lulu.

Siapa anak-anak muda ini? Mereka adalah relawan yang tergabung dalam organisasi independen WikiDPR. WikiDPR, yang berdiri sejak Juli 2014, dijalankan sekelompok anak muda dengan meliput, merekam, serta menyebarkan informasi dan data tentang rekam jejak anggota DPR.

Tujuan pendirian WikiDPR adalah mengembangkan transparansi di lingkungan parlemen dan menyediakan basis data seputar wakil rakyat bagi masyarakat. Diharapkan, saat pemilu nanti, rakyat bisa memilih lebih rasional karena rekam jejak para petahana tercatat dengan baik, terutama di dunia digital.

Melalui akun Twitter @WikiDPR, @WikiDPR1, @WikiDPR2, dan @WikiDPR3, hasil kerja relawan soal kinerja anggota parlemen bisa selalu terpantau publik.

WikiDPR, yang kini memiliki 24.253 pengikut, merupakan akun utama berisi informasi umum terkait agenda dan kinerja parlemen dalam sehari. Akun ini juga memuat tautan (link) rangkuman rapat setiap alat kelengkapan DPR.

Akun WikiDPR memiliki akun-akun turunan. Ada akun @WikiDPR1 yang juga (real time) berkicau melaporkan jalannya rapat di komisi I, II, III, Badan Legislasi, serta rapat paripurna lewat kicauan langsung.

Ada lagi akun @WikiDPR2 khusus untuk rapat di komisi IV, V, VI, VII, dan XI, serta Badan Anggaran. Adapun akun @WikiDPR3 untuk kicauan rapat di komisi VIII, IX, dan X.

Halaman:

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com