Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anak Muda "Pengawal" DPR

Kompas.com - 23/02/2017, 19:21 WIB

Seiring waktu, peminat bertambah. Para relawan pun diwajibkan mengikuti pelatihan seputar legislatif, belajar menulis, dan melaporkan dalam tiga kali pertemuan.

Hingga kini, WikiDPR didukung 360 relawan yang sudah mencapai angkatan ke-9. Setiap angkatan bekerja selama periode satu bulan. Beberapa relawan yang telah lulus kuliah malah kembali bergabung untuk menjadi pegawai tetap atau koordinator WikiDPR.

Penyeimbang

Berkait hal ini, Guru Besar Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Purwo Santoso mengatakan, jika terus ditumbuhkembangkan dalam iklim demokrasi dan pendidikan politik yang matang, gerakan kerelawanan anak muda dapat mengisi ruang publik kosong. Gerakan ini juga ikut mendorong terciptanya transparansi di lingkungan politik.

Ia mencontohkan, gerakan Kawal Pemilu tahun 2014 yang mengimbangi dan mendorong transparansi kinerja penyelenggara pemilu. Demikian pula gerakan WikiDPR, yang mendorong akun media sosial resmi @DPR_RI untuk lebih transparan memublikasikan aktivitas anggota DPR.

"Selama ini, para politisi tidak ada penyeimbang. Namun, dengan perkembangan demokrasi, ada kepentingan kolektif yang dibela melebihi kepentingan pribadi, dan ruang manipulasi itu kian terbatas dengan voluntarisme anak-anak muda yang sebenarnya sedang mencoba mencari aktualisasi diri ini," kata Purwo.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, adalah salah satu anggota DPR yang sering membuka portal dan akun @WikiDPR. Hetifah juga rutin memantau laporan dan pantauan relawan Wiki DPR terkait rapat yang ia hadiri. Sejauh ini, Hetifah cukup terbantu WikiDPR.

Tak ada gading yang tak retak. Meski ada yang terbantu, ada pula anggota DPR yang mengeluhkan sempat terjadi salah kutip. Berbagai kritik tentu menjadi pemantik agar WikiDPR selalu berbenah. Namun, terlepas dari kelemahan yang ada, langkah awal mereka patut diapresiasi. Bagaimanapun, mereka telah turut berperan aktif membangun demokrasi ke arah lebih baik. (AGE/APA)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 23 Februari 2017, di halaman 5 dengan judul "Anak Muda "Pengawal" DPR".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com