Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Menjawab Tudingan SBY soal Politisasi Grasi Antasari

Kompas.com - 16/02/2017, 11:36 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto angkat bicara terkait tudingan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal pemberian grasi untuk mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar yang bermuatan politis.

Wiranto pun membantah tudingan tersebut. Dia menuturkan bahwa tidak ada upaya memolitisasi pemberian grasi kepada Antasari, apalagi untuk menyerang pihak tertentu.

"Tidak ada (politisasi). Tidak ada satu upaya untuk berlaku merugikan masyarakat. Saya ada di dalam pemerintahan sekarang dan saya sudah mengawal empat pemerintahan," ujar Wiranto, saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/2/2017).

Wiranto memastikan segala kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Dia juga menegaskan bahwa pemberian grasi terhadap Antasari sesuai konstitusi dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

"Sudah dijelaskan oleh Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno), kami semua bergerak dalam koridor hukum, dapat dipertanggungjawabkan secara konsistusi, secara hukum. Itu yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan bahwa mekanisme pemberian grasi sudah sesuai dengan prosedur. Hal itu juga sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya bilang, jelas, Pak. Ada pertimbangan dari MA dan itu adalah kewajiban Presiden untuk memperhatikan pertimbangan MA," ujar Pratikno.

"Saya bilang Bapak (Presiden) juga sudah sangat memperhatikan pertimbangan MA itu. Jadi, Bapak enggak perlu risau dengan ini. Ya karena kami sudah melalui mekanisme yang sudah sangat jelas," kata dia.

Tudingan SBY ini merespons pernyataan Antasari bahwa kasus pembunuhan yang menjeratnya merupakan rekayasa.

(Baca: Antasari: Saya Mohon Bapak SBY Jujur, Cerita Apa yang Beliau Perbuat)

Kasus ini terjadi setelah KPK menangani kasus korupsi yang menjerat Aulia Pohan, mantan Deputi Bank Indonesia, yang merupakan besan SBY.

(Baca: SBY: Grasi untuk Antasari Ada Motif untuk Serang Saya)

Melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, SBY menuding ada motif lain di balik pemberian grasi terhadap Antasari Azhar. SBY menganggap grasi itu diberikan untuk menyudutkannya.

"Yg saya perkirakan terjadi. Nampaknya grasi kpd Antasari punya motif politik & ada misi utk Serang & diskreditkan saya (SBY)," tulis SBY.

Kompas TV Menanggapi pernyataan Antasari Azhar, tim kuasa hukum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melaporkan Mantan Ketua KPK tersebut ke Bareskrim Mabes Polri, dengan membawa sejumlah barang bukti berupa pernyataan Antasari Azhar di sejumlah media online.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com