Politisi PKS Sebut DPR Bisa Ajukan Hak Angket jika Ahok Tak Nonaktif

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi II DPR Al muzzammil Yusuf menilai, DPR dapat menggunakan hak angket untuk meminta penjelasan kepada Presiden Joko Widodo.

Hal itu menyusul belum dinonaktifkannya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang kini berstatus terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama.

“Setelah menerima kajian dan aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat, tokoh masyarakat, dan para pakar tentang pengabaian pemberhentian terdakwa BTP dari jabatan Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden, maka DPR RI dapat menggunakan fungsi pengawasannya dengan menggunakan hak angket,” kata Al muzzammil dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, Minggu (12/2/2017).

(Baca: Mendagri Pastikan Ahok Kembali Jabat Gubernur DKI Mulai Akhir Pekan Ini)

Pelaksanaan hak tersebut, menurut dia, juga merujuk pada Pasal 83 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pasal itu dinyatakan, kepala daerah yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, mengancam keamanan negara, atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI dengan ancaman hukuman paling singkat lima tahun, diberhentikan sementara.

Ia menjelaskan, ada dua faktor yang membuat Ahok layak diberhentikan sementara. Pertama, status Ahok yang kini sebagai terdakwa di PN Jakarta Utara.

Kedua, Ahok didakwa dengan Pasal 156 a dan 156 KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman lima dan empat tahun penjara.

(Baca: Kata Mendagri, Pemberhentian Sementara Ahok Tunggu Tuntutan Jaksa)

“Sudah cukup bukti dan dasar hukum bagi Presiden untuk memberhentikan sementara BTP dari jabatan Gubernur DKI,” ujar Al Muzzammil.

Politisi PKS itu meminta agar Presiden tak bersikap diskriminatif. Pasalnya, tindak serupa sebelumnya juga pernah dilakukan terhadap mantan gubernur Banten dan gubernur Sumatera Utara yang terjerat kasus hukum.