Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Akan Laporkan Calon Komisioner OJK yang Pernah Terkait Kasus

Kompas.com - 09/02/2017, 21:37 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri latar belakang para calon komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sedang mengikuti proses seleksi.

KPK akan melaporkan kepada panitia seleksi apabila ada kandidat yang pernah terlibat dalam kasus korupsi yang ditangani KPK.

"Kami akan cek latar belakang para calon, dan KPK akan memberikan data siapa pun calon- calon itu yang punya masalah hukum di KPK," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Kamis (9/2/2017).

(Baca juga: KPK Diminta Telusuri Rekam Jejak Calon Komisioner OJK)

Febri mengatakan, KPK memiliki dua pendekatan dalam menelusuri rekam jejak para calon komisioner OJK.

Pertama, KPK akan melihat apakah ada nama para kandidat yang pernah terlibat dalam perkara yang ditangani KPK.

KPK akan melihat secara historis, apakah calon tersebut bersikap kooperatif dan membantu penyidikan KPK.

Kedua, jika peserta seleksi adalah penyelenggara negara, KPK akan melihat sejauh mana calon tersebut mematuhi penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kemudian, apakah yang bersangkutan pernah melaporkan gratifikasi kepada KPK.

"Harapannya, komisioner OJK yang terpilih adalah yang berintegritas, tidak terkait masalah hukum khususnya korupsi. Bagaimana pun, OJK akan mengurus keuangan yang cukup besar di Indonesia," kata Febri.

Secara resmi tim Pansel OJK telah meminta KPK untuk menelusuri rekam jejak 107 peserta seleksi. Para peserta tersebut merupakan mereka yang telah lolos dalam tahap seleksi administrasi.

(Baca juga: Politisi Lolos Seleksi Awal Calon Komisioner OJK, Ini Kata Sri Mulyani)

Kompas TV OJK Optimis Pertumbuhan Ekonomi Makin Baik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com