Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapim Polri Fokus pada Tantangan Pengamanan Pilkada

Kompas.com - 25/01/2017, 09:08 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian membuka pelaksanaan Rapat Pimpinan Polri 2017 yang diselenggarakan mulai Rabu (25/1/2017) hingga Jumat (27/1/2017).

Acara ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri di Kabinet Kerja. Mereka antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi.

Turut hadir pimpinan lembaga negara lainnya, yakni dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Badan Intelijen Negara, TNI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Sesuai dengan tema Rapim Polri, yakni "Promoter Dalam Rangka Pilkada", topik utama yang dibahas mengenai pengamanan Pilkada Serentak 2017 dan sejumlah tantangannya.

"Tahun ini cukup banyak tantangan, dinamika, terlebih dua minggu lagi Pilkada serentak 101 wilayah," ujar Tito di Auditorium PTIK, Jakarta, Rabu (25/1/2017).

Tito mengatakan, belakangan terjadi polarisasi masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik. Hal ini dikhawatirkan dapat memengaruhi keamanan selama Pilkada berlangsung. Dinamika yang menonjol, kata Tito, terjadi di Aceh, Papua Barat, dan DKI Jakarta.

"Kalau tidak ditangani baik, dampaknya panjang," kata Tito.

Nantinya, akan dibahas juga mengenai kondisi keamanan dan ketertiban nasional, termasuk pengamanan pasca Pilkada yang dipastikan akan ada pro kontra terhadap hasilnya.

"Tantangan setelah itu bagaimana kita kondisikan situasi stabil keamanan pasca Pilkada," kata Tito.

Di samping soal Pilkada, mereka juga akan membahas soal kondisi keamanan secara keseluruhan, seperti konflik masyarakat dan kejahatan konvensional. Forum ini, kata Tito, akan menyatukan misi mereka ke depan untuk menghadapi sejumlah tantangan tersebut.

"Ini agenda penting selain Pilkada. Dari Rapim akan dievaluasi apa yang sudah kita capai 2016 dan menyamakan langkah ke depan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com