Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kisah Aciah, TKI yang Disiksa dan Minta Tolong lewat Facebook

Kompas.com - 20/01/2017, 22:39 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Aciah binti Alih ingin pulang ke kampungnya di Pandeglang, Provinsi Banten. Dia merasa tidak betah bekerja di rumah keluarga Said Farhat Al Ghasani di Oman.

Aciah pun membuat video yang berisi curahan hatinya dan diunggah melalui akun Facebook dengan nama Elisa Poetri asal Karawang. Dalam video tersebut, Aciah mengaku ditempeleng oleh majikan dan anaknya. 

Belakangan diketahui, Aciah sudah bekerja pada keluarga Al Ghasani selama dua tahun dua bulan, tetapi gajinya selama sembilan bulan tidak dibayar.

Video itu mulanya diketahui aktivis buruh migran Indonesia di Hongkong dan Uni Emirat Arab. Mereka kemudian menghubungi Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Hermono melalui Whatsapp pada Rabu, 18 Januari 2017.

Mendengar kabar tersebut, Hermono segera mengontak staf KBRI Indonesia di Muscat, Oman. Staf KBRI Muscat segera bertindak. Mereka menyisir rumah Al Gasani di Oman dan berhasil menemukan Aciah.

Sementara itu, keluarga Aciah tak tinggal diam. Mereka mengadu ke Call Center BNP2TKI pada 15 Januari 2017, dengan nomor pengaduan ADU/201701/000158. Mereka meminta Aciah dipulangkan karena mendapat perlakuan tidak baik dari keluarga majikan. Mereka juga meminta agar gaji yang tersisa dan hak-hak yang lain segera dibayarkan.

Berdasarkan keterangan Humas BNP2TKI, Aciah berhasil dipulangkan dan tiba di Jakarta dengan pesawat Oman Air pada Jumat (20/1/2017).

Tim Direktorat Pengamanan dan Pengawasan BNP2TKI serta Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Serang menjemput Aciah di bandara kemudian memulangkannya ke daerah asal di Cikampek.

Menurut Kepala BP3TKI Serang Gatot Hermawan, masa kerja Aciah di Oman sudah habis dan gajinya sudah dibayar.

Hermono, melalui keterangan tertulis, menyatakan, keberhasilan pemulangan Aciah merupakan hasil koordinasi kerja para aktivis buruh migran, BNP2TKI, KBRI Muscat, dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com