Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Saya Minta Jangan Ada Pengerahan Massa

Kompas.com - 18/01/2017, 18:52 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com — Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian meminta masyarakat untuk tidak memobilisasi massa jika ada orang tertentu yang diperiksa atau dimintai keterangan oleh polisi. Hal ini untuk meminimalisasi konflik di tengah masyakarakat sehingga tindak kekerasan tak terulang lagi.

"Kalau ada pemanggilan tidak perlulah ada mobilisasi massa. Saya meminta jangan terjadi pengerahan massa," ujar Tito di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (18/1/2018).

Tito meminta agar semua pihak patuh kepada hukum dan tidak mengintervensi proses yang tengah berjalan. Untuk pemeriksaan, pendampingan oleh pengacara sudah cukup. Jika ada pengerahan massa, dikhawatirkan akan ada massa lain dari kubu berseberangan yang bergabung.

Hal seperti itu terjadi dalam pemeriksaan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Massa FPI berkumpul di depan Mapolda Jawa Barat. Pada saat yang sama, ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) turut hadir di sana dan akhirnya terjadi bentrok.

"Lebih baik, yang terjadi kemarin kan aksi dan reaksi, jadi lebih baik jangan ada pengerahan massa," kata Tito.

Pekan lalu, Rizieq dimintai keterangan terhadap laporan Sukmawati Soekarnoputri, anak dari Presiden pertama RI Soekarno. Sukmawati melaporkan Rizieq atas dugaan pelecehan lambang negara, yaitu Pancasila.

Kompas TV Polisi Jadwalkan Periksa Rizieq soal Tuduhan Palu Arit
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com