Menhan Sebut Wajar Panglima TNI Hentikan Kerja Sama dengan ADF

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai, sikap tegas yang ditunjukkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menanggapi penghinaan terhadap TNI dan Pancasila di pendidikan militer Australia merupakan sikap yang wajar.

Panglima TNI merespons persoalan tersebut dengan menghentikan sementara kerja sama militer antara TNI dan Australian Defence Force (ADF).

"Pernyataan Panglima keras, dia yang menjadi ujung tombak pertahanan negara," ujar Ryamizard di Kementerian Pertahanan, Jakarta, (12/1/2017).

Ia mengatakan, seorang TNI memegang teguh Sapta Marga yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi negara.

(Baca: Tiga Hal yang Diduga Jadi Awal Polemik TNI dengan Militer Australia)

Maka dari itu, wajar apabila Panglima merespons keras lantaran ada pelecehan terhadap Pancasila.

"Itu refleksnya demi kecintaan pada negara," kata Ryamizard. Namun demikian, lanjut Ryamizard, hubungan kerjasama jangan terus menerus berhenti.

Sebagai menteri pertahanan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Australia Marise Payne agar hubungan kedua negara tetap baik.

"Menhan Australia telepon saya, yang sudah ya sudah. Kami sama-sama berikan petunjuk ke masing-masing pihak. Saya kepada prajurit, Menhan Australia kepada pasukannya agar jangan terjadi lagi yang seperti ini," kata Ryamizard.

Ia bahkan berencana berkunjung ke Australia pada Februari 2017.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo juga mengaku sudah menerima surat permohonan maaf dari militer Australia, yang dikirim Kepala Angkatan Udara Australia Marsekal Mark Binskin.

(Baca: Panglima TNI Belum Putuskan Kelanjutan Kerja Sama dengan Australia)

Selain permohonan maaf, lanjut Gatot, militer Australia menyatakan tengah melakukan investigasi soal dugaan adanya kurikulum yang menghina TNI dan Pancasila. Militer Australia juga berjanji akan memperbaiki kurikulum mereka.