Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penempatan Personel TNI di Pelosok Hilangkan Persepsi Jawa-sentris

Kompas.com - 12/01/2017, 18:59 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, rencana kebijakan penempatan personel Tentara Nasional Indoonesia (TNI) di sejumlah daerah yang kekurangan instrumen pertahanan sangat diperlukan.

Selain memperkuat sektor pertahanan, rencana kebijakan itu bisa mengubah persepsi bahwa semua fasilitas negara hanya ditujukan di Pulau Jawa.

"Dengan demikian, negara yang seluas ini tidak hanya dijaga (untuk) di Jawa saja, Jawa-sentris," ujar Pramono di kantor Presiden, Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Selain mengubah persepsi soal Jawa-sentris, penempatan TNI di daerah pelosok juga berfungsi sebagai perekat nasional.

"Karena kalau TNI tugas di mana saja itu kan gampang nikah dengan gadis setempat dan hal itu sangat baik supaya tidak terlalu Jawa-sentris," kata Pramono.

(Baca: Istana Sebut Persebaran TNI Tak Rata akibat Warisan Pemerintah Lama)

Rencana penempatan personel TNI di daerah pelosok ini masih didalami Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Pramono mengatakan, Presiden Jokowi memberikan waktu satu bulan kepada kedua anak buahnya itu untuk merampungkan konsepnya.

"Nanti pasti akan disampaikan bagaimana kebijakannya. Presiden memberikan waktu satu bulan untuk didetailkan," ujar Pramono.

Diberitakan sebelumnya, dalam rapat terbatas di kantor Presiden, Kamis siang, Presiden Jokowi meminta TNI mengikuti perubahan paradigma pembangunan dengan menyesuaikan penempatan pasukan TNI.

"Saya minta gelar pasukan TNI juga memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional kita yang tidak lagi bersifat Jawa-sentris, tetapi harus Indonesia-sentris," ujar Jokowi.

(Baca: Jokowi Ingatkan TNI, Indonesia Tak Lagi Jawa-sentris)

Dalam dua tahun terakhir, pemerintah diketahui fokus untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan, membangun kawasan timur Indonesia dan pulau-pulau terdepan di Indonesia.

Penataan penempatan pasukan TNI ini merupakan sebuah keharusan guna membangun postur pertahanan negara yang kuat dan mampu mengatasi seluruh ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. Sebab, Presiden menilai masih banyak terdapat kekurangan penempatan pasukan TNI pada titik-titik tertentu di wilayah terluar.

"Saya melihat, penempatan gelar pasukan TNI di titik paling utara, sebelah timur, utara sebelah barat, titik selatan bagian timur, dan titik selatan bagian barat masih kurang," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kunjungi Pentagon, KSAD Maruli Bahas Latma dan Keamanan Pasifik dengan US Army

Kunjungi Pentagon, KSAD Maruli Bahas Latma dan Keamanan Pasifik dengan US Army

Nasional
Di WWF Ke-10, Jokowi Ungkap 3 Komitmen Indonesia untuk Wujudkan Manajemen Sumber Daya Air Terintegrasi

Di WWF Ke-10, Jokowi Ungkap 3 Komitmen Indonesia untuk Wujudkan Manajemen Sumber Daya Air Terintegrasi

Nasional
Terdakwa Sadikin Rusli Dituntut 4 Tahun Penjara Kasus Pengkondisian BTS 4G

Terdakwa Sadikin Rusli Dituntut 4 Tahun Penjara Kasus Pengkondisian BTS 4G

Nasional
Di WWF 2024, Pertamina NRE Paparkan Upaya Mencapai Pertumbuhan Bisnis Rendah Emisi

Di WWF 2024, Pertamina NRE Paparkan Upaya Mencapai Pertumbuhan Bisnis Rendah Emisi

Nasional
Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Jokowi: Ditanyakan ke yang Tak Mengundang, Jangan Saya

Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Jokowi: Ditanyakan ke yang Tak Mengundang, Jangan Saya

Nasional
Akrab dengan Puan di Bali, Jokowi: Sudah Lama Akrab dan Baik dengan Mbak Puan

Akrab dengan Puan di Bali, Jokowi: Sudah Lama Akrab dan Baik dengan Mbak Puan

Nasional
Jaksa: Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Kembalikan Uang Rp 40 Miliar dalam Kasus Korupsi BTS 4G

Jaksa: Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Kembalikan Uang Rp 40 Miliar dalam Kasus Korupsi BTS 4G

Nasional
WIKA Masuk Top 3 BUMN dengan Transaksi Terbesar di PaDi UMKM

WIKA Masuk Top 3 BUMN dengan Transaksi Terbesar di PaDi UMKM

Nasional
Nadiem Janji Batalkan Kenaikan UKT yang Nilainya Tak Masuk Akal

Nadiem Janji Batalkan Kenaikan UKT yang Nilainya Tak Masuk Akal

Nasional
KPK Periksa Mantan Istri Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Mantan Istri Eks Dirut Taspen Antonius Kosasih

Nasional
Bobby Resmi Gabung Gerindra, Jokowi: Sudah Dewasa, Tanggung Jawab Ada di Dia

Bobby Resmi Gabung Gerindra, Jokowi: Sudah Dewasa, Tanggung Jawab Ada di Dia

Nasional
Kapolri Diminta Tegakkan Aturan Terkait Wakapolda Aceh yang Akan Maju Pilkada

Kapolri Diminta Tegakkan Aturan Terkait Wakapolda Aceh yang Akan Maju Pilkada

Nasional
Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Jelaskan ke DPR soal Kenaikan UKT, Nadiem: Mahasiswa dari Keluarga Mampu Bayar Lebih Banyak

Nasional
Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Kasus BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta

Nasional
Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandang Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Kemensos Gelar Baksos di Sumba Timur, Sasar ODGJ, Penyandang Kusta dan Katarak, hingga Disabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com