Kepala Staf Kepresidenan: Medsos Dipakai Mendelegitimasi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengakui pemerintah saat ini melihat permasalahan media sosial sebagai sesuatu yang serius.

Oleh karena itu lah Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas khusus membahas antisipasi mengenai media sosial.

"Saya kira kenapa dibikin ratas kemarin, memang ini sudah kita lihat sebagai suatu hal yg serius penggunaan medsos untuk mendelegitimasi pemerintah," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Senayan, Jakarta, Jumat (30/12/2016).

(Baca: Masyarakat Dinilai Perlu Edukasi agar Tak Sebar Kebencian di Medsos)

Teten mengatakan, selama ini kinerja pemerintah hampir tidak memiliki celah. Di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang lesu, namun Indonesia masih mempertahankan pertumbuhan 5 persen. Tingkat inflasi juga rendah dan jumlah pengangguran menurun.

"Itu kan prestasi yg luar biasa. Tiba-tiba kemudian seolah-olah menjadi hilang tanpa hasil, begitu kita menbaca medsos. Ini kan tidak mendidik, secara politik tidak mendidik, karena itu bukan kritik.Itu saya kira itu tadi, mendeligitimasi pemerintah," ucap Teten.

Teten mengatakan, pemerintah tengah mengkaji sanksi denda bagi platform media sosial yang tidak bisa memfilter berita atau informasi bersifat kebencian, provokasi dan hoax atau fitnah.

(Baca: Pemerintah Kaji Denda untuk Medsos yang Tak Bisa Filter "Hoax)

Setiap kementerian juga diminta untuk selalu tanggap apabila ada isu hoax yang menyerang, maka harus segera diklarifikasi dengan keterangan resmi.

"Pemerintah bukan anti kritik. Kritik bagi kita justru untuk melecut kinerja pemerintahan dan saya kira beda antara kritik dengan menghasut, mendeligitimasi kan beda. Jangan sampai lah demokrasi indonesia yangg sudah mulai bagus ini kemudian dirusak," ucap Teten.