PDI-P Targetkan Dapat Kursi Pimpinan DPR Pekan Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menargetkan sudah mendapatkan kursi pimpinan DPR pada akhir pekan ini.

Kursi pimpinan DPR ini bisa didapatkan oleh PDI-P melalui revisi terbatas undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Revisi akan mengubah satu pasal yang mengatur jumlah pimpinan DPR dari semula lima menjadi enam orang.

"Harapan kami bisa selesai masa sidang ini. Yang sederhana ngapain disulitkan. Kalau bisa dipercepat kenapa diperlambat. Kalau bisa disegerakan kenapa ditunda-tunda," kata Wakil Ketua Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12/2016).

(Baca: Pemerintah Tak Keberatan Kursi Pimpinan DPR Ditambah untuk PDI-P)

Adapun masa sidang kali ini akan ditutup pada Kamis (15/12/2016) lusa. Hendrawan meyakini proses revisi bisa berlangsung cepat karena dilakukan secara terbatas dengan hanya mengubah satu pasal.

Adapun saat ini, lanjut Hendrawan, draf RUU serta naskah akademis sudah diserahkan kepada Badan Legislasi DPR.

Hendrawan mengklaim sejauh ini tidak ada fraksi yang keberatan dengan usulan PDI-P untuk menambah jumlah kursi pimpinan.

(Baca: Politisi PDI-P: Kami Tak Ada yang Tertarik Jadi Pimpinan DPR)

"Kalau untuk itu (menambah jumlah pimpinan) duduk dua jam saja sudah selesai," ujar Hendrawan.

PDI-P sebelumnya sudah membentuk tim lobi untuk berkomunikasi dengan fraksi-fraksi terkait keinginan mereka mendapat jatah kursi pimpinan DPR.

Usulan untuk menambah satu kursi pimpinan bagi PDI-P ini muncul setelah proses pergantian Ketua DPR yang diusulkan Golkar beberapa waktu lalu.

Pergantian dari Ade Komarudin ke Novanto itu mulus setelah semua fraksi, termasuk PDI-P memberikan persetujuan.

Namun dalam rapat paripurna persetujuan Novanto menjadi Ketua DPR, PDI-P turut mengusulkan revisi UU MD3 untuk menambah komposisi pimpinan.

PDI-P menganggap UU MD3 saat ini tidak adil karena partai pemenang pemilu dengan kursi terbanyak tidak otomatis menjadi pimpinan DPR.

Pimpinan DPR justru dipilih secara paket. Hal ini berbeda dengan DPR periode sebelumnya, dimana pimpinan DPR dipilih berdasarkan lima fraksi dengan suara terbesar.