Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Minta Pencarian Pesawat Polri yang Jatuh Diperpanjang Menjadi 10 Hari

Kompas.com - 08/12/2016, 15:22 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta pencarian pesawat Polri dengan tipe M-28 (Skytruck) yang jatuh di Perairan Lingga, Kepulauan Riau sejak Sabtu (3/12/2016) lalu, diperpanjang. 

Berdasarkan standar operasional prosedur, pencarian dan penyelamatan berlangsung selama tujuh hari.

"Kapolri minta pencarian tidak hanya terbatas 7 hari tapi dilanjutkan 10 hari," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Martinus Sitompul di Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, Kamis (8/12/2016).

Martinus mengatakan, pada hari ini, Tito meninjau posko pencarian di Pulau Senayang untuk memberikan semangat kepada tim gabungan yang mencari potongan pesawat dan 13 anggota polisi yang hilang.

Martinus menyebutkan, besarnya arus bawah laut menjadi salah satu kesulitan yang dialami oleh tim gabungan.

Akibatnya, posisi puing pesawat menyebar setelah dilakukan pemindaian sonar.

Hasil pencarian pada hari ke-3, tim gabungan menemukan potongan badan pesawat, tangga pesawat, dan peralatan pesawat.

Pada pencarian hari ke-4, tim gabungan menambah penyelam menjadi 25 orang.

Sedangkan pada hari ke-5, tim gabungan menemukan beberapa bagian tubuh korban.

Namun, hijgga kini identitas korban masih diidentifikasi.

Pesawat M-28 Skytruck dengan nomor registrasi P-4201 yang dipimpin Capt Budi Waluyo, bertolak dari markas Polisi Udara Pondok Cabe Jakarta dengan terlebih dahulu transit di Pangkalpinang untuk mengisi bahan bakar.

Dari Pangkalpinang, Bangka Belitung, pesawat hendak terbang menuju Tanjungpinang Batam, namun di tengah perjalanan, pesawat dilaporkan hilang kontak.

Sebanyak 13 anggota Polisi yang berada di dalam pesawat itu hingga kini belum teridentifikasi.

Ke-13 personel Polri tersebut, akan ditugaskan oleh Direktorat Polisi Udara di tiga wilayah, yakni Palembang, Pangkal Pinang, dan Batam.

Kompas TV Pesawat Polri Meledak Diduga Dampak Amunisi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com