Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Akan Tanyakan Kasus Ahok, Isu Makar, dan Buni Yani kepada Kapolri

Kompas.com - 25/11/2016, 17:00 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR menjadwalkan pemanggilan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Senin (28/11/2016).

Rapat kerja tersebut sedianya dijadwalkan pekan lalu, tetapi batal.

Sejumlah poin akan didalami Komisi III, salah satunya soal kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Kami apresiasi langkah Polri dalam melakukan penegakan hukum dan menjaga Kamtibnas," ujar Anggota Komisi III Masinton Pasaribu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (25/11/2016).

Selain itu, Komisi III juga akan menanyakan soal isu adanya upaya makar yang pernah disampaikan Tito.

Berbagai reaksi muncul atas isu ini. Ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang harus diantisipasi, tetapi ada juga yang menilai akan menimbulkan keresahan.

"Itu sinyalemen. Tentu berdasarkan informasi baik intelijen maupun di lapangan," kata Masinton.

Kasus terbaru, penetapan Buni Yani sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya juga akan menjadi salah satu poin yang akan didalami.

Mengingat isu tersebut banyak disorot oleh publik.

Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap mengatakan, Kepolisian perlu menjelaskan kepada masyarakat alasan penetapan tersangka terhadap Buni Yani.

"Saya tidak mau mengatakan bahwa saya ragu atas hasil proses penyelidikan Kepolisian yang kemudian menetapkan Buni yani sebagai tersangka," kata Mulfachri.

"Saya ingin katakan, polisi harus bisa jelaskan ke masyarakat bagian mana yang dilakukan Buni Yani yang bisa dikualifikasikan sebagai tindakan yang menghasut," lanjut dia.

Kompas TV PDIP: Ancaman Makar itu Ada- Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com