Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Diminta Evaluasi Kapolri akibat Munculkan Isu Makar

Kompas.com - 24/11/2016, 18:23 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny Kabur Harman, mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mengevaluasi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Menurut Benny, Tito telah melontarkan isu yang dianggap berbahaya terkait dugaan makar di balik aksi demonstrasi 25 November dan 2 Desember 2016.

Informasi tersebut seharusnya dikaji terlebih dahulu kebenarannya, baru kemudian dikeluarkan ke publik ketika sudah menjadi informasi matang.

"Bukan tidak mungkin keberadaan Kapolri ini ditinjau kembali. Karena jangan lupa Kapolri diberhentikan dan diangkat oleh Presiden berdasarkan persetujuan DPR," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11/2016).

"Begitu pula, apabila pernyataan-pernyataan yang disampaikan Kapolri ini akan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat," ujar dia. 

Benny menambahkan, pernyataan Tito, baik secara politik maupun sosial, menciptakan spekulasi di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat juga menjadi saling curiga dan saling menuduh.

Hal tersebut menimbulkan suasana tidak kondusif terhadap pembangunan demokrasi.

Tito, menurut Benny, seharusnya juga harus berkonsultasi terlebih dahulu dalam rapat koordinasi jajaran lembaga di bawah Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan bersama Panglima TNI dan Menteri Pertahanan.

Sehingga, informasi yang disampaikan ke publik menjadi seragam.

"Buktinya kan Kapolri mengatakan ada makar, Menhan bilang enggak ada," tuturnya. (Baca juga: Menhan: Siapa yang Mau Makar?)

Kapolri, kata dia, harus bisa membedakan yang mana gerakan yang bisa dianggap sebagai upaya makar dan mana gerakan yang dilakukan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.

"Jangan begitu gampang mulai makar-makar, masa pernyataan masyarakat di medsos itu dianggap makar? Massa unjuk rasa dianggap makar? Harus dibedakan sungguh-sungguh," kata Politisi Partai Demokrat itu.

(Baca: Kapolri Sebut Ada Upaya Makar pada Aksi 25 November)

Komisi III dalam waktu dekat juga akan memanggil Kapolri dalam rapat kerja untuk menanyakan sejumlah poin. Salah satunya terkait pernyataan Kapolri tentang dugaan makar tersebut.

"Kami akan meminta Kapolri memberi penjelasan secara terbuka apa alasan-alasan beliau menyampaikan ada makar apabila berdasarkan info intelijen. Siapa yang dimaksud intelijen," kata Benny.

Kompas TV Jokowi Tak Khawatir Kabar Upaya Makar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com