Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/11/2016, 16:12 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta agar masyarakat tidak terpengaruh terhadap informasi gerakan penarikan uang secara besar-besaran atau rush money. Isu itu tersebar melalui media sosial.

Gerakan rush money berkembang bersamaan dengan rencana aksi demonstrasi jilid III terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Tito mengatakan, informasi mengenai rush money merupakan kebohongan.

Sebab, informasi tersebut berasal dari sumber-sumber yang tak jelas. Selain itu, fakta yang dipaparkan dalam informasi itu juga tak tepat.

(Baca: Polisi Akan Tindak Tegas Pembuat Isu Gerakan "Rush Money" di Medsos)

"Saya menyatakan itu adalah hoax karena sumbernya tidak jelas, faktanya juga tidak jelas," ujar Tito di Kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Tito mengatakan, kondisi Indonesia saat ini masih sangat aman, kendati ada rencana aksi susulan terkait kasus Ahok.

Tito berkaca pada demonstrasi pada 4 November 2016 lalu yang berlangsung aman dan tertib.

Adapun insiden yang terjadi pasca demonstrasi, kata Tito, hanya dilakukan kelompok-kelompok kecil yang ingin merusak kegiatan aksi damai tersebut.

"Jadi keadaan Indonesia saat ini sangat aman. Masyarakat yang melakukan demo itu murni hanya masalah proses hukum, makanya itu berakhir dengan baik. Kalau ada insiden itu hanya kelompok kelompok kecil saja," kata Tito.

Menurut Tito, informasi mengenai gerakan rush money sangat provokatif dan dapat mengganggu stabilitas negara.

(Baca: Isu "Rush Money" Dinilai Memperkeruh Suasana dan Ciptakan Kepanikan)

Untuk itu, dia telah memerintahkan jajaran kepolisian untuk melacak penyebar informasi ditangkap.

"Saya sudah perintahkan dari Bareskrim, Polda Metro Jaya juga. Semua jajaran siber kita akan melakukan investigasi untuk pelacakan," ucap Tito.

Kompas TV MUI Minta Umat Islam Tetap Tenang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Eko Patrio Mengaku Kaget Disiapkan PAN jadi Menteri

Eko Patrio Mengaku Kaget Disiapkan PAN jadi Menteri

Nasional
Bela Nurul Ghufron, Alex Marwata Yakin Tak Ada Pelanggaran Etik

Bela Nurul Ghufron, Alex Marwata Yakin Tak Ada Pelanggaran Etik

Nasional
Interupsi PKS di Rapat Paripurna: Makan Siang-Susu Gratis Harus Untungkan Petani, Bukan Penguasa

Interupsi PKS di Rapat Paripurna: Makan Siang-Susu Gratis Harus Untungkan Petani, Bukan Penguasa

Nasional
Jokowi Puji RS Konawe yang Dibangun Pakai Uang Pinjaman

Jokowi Puji RS Konawe yang Dibangun Pakai Uang Pinjaman

Nasional
Sikap Politik PKS di Dalam atau Luar Pemerintah Ditentukan Majelis Syuro Bulan Depan

Sikap Politik PKS di Dalam atau Luar Pemerintah Ditentukan Majelis Syuro Bulan Depan

Nasional
Penembak Danramil Aradide Diketahui Sudah Bergabung ke OPM Kelompok Osea Satu Boma Setahun

Penembak Danramil Aradide Diketahui Sudah Bergabung ke OPM Kelompok Osea Satu Boma Setahun

Nasional
Disebut Bakal Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden sampai 6 Bulan Lagi, Lho

Disebut Bakal Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Jokowi: Saya Masih Jadi Presiden sampai 6 Bulan Lagi, Lho

Nasional
Menkes Sebut Tak Ada Penghapusan Kelas BPJS, Hanya Standarnya Disederhanakan

Menkes Sebut Tak Ada Penghapusan Kelas BPJS, Hanya Standarnya Disederhanakan

Nasional
Baleg Rapat Pleno Revisi UU Kementerian Negara Siang Ini, Mardani: Kaget, Dapat Undangan Kemarin

Baleg Rapat Pleno Revisi UU Kementerian Negara Siang Ini, Mardani: Kaget, Dapat Undangan Kemarin

Nasional
Jokowi Bakal Gelar Rapat Evaluasi Bea Cukai

Jokowi Bakal Gelar Rapat Evaluasi Bea Cukai

Nasional
Kerajaan Arab Saudi Sampaikan Belasungkawa untuk Korban Banjir Bandang di Sumbar

Kerajaan Arab Saudi Sampaikan Belasungkawa untuk Korban Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
Mendefinisikan Ulang Mudik untuk Manajemen di 2025

Mendefinisikan Ulang Mudik untuk Manajemen di 2025

Nasional
Saat Anwar Usman Kembali Dilaporkan ke MKMK, Persoalan Etik yang Berulang...

Saat Anwar Usman Kembali Dilaporkan ke MKMK, Persoalan Etik yang Berulang...

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro di Sultra, Telan Biaya Rp 1,57 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro di Sultra, Telan Biaya Rp 1,57 Triliun

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Indonesia Boleh Berziarah ke Makam Rasulullah

Kemenag: Jemaah Haji Indonesia Boleh Berziarah ke Makam Rasulullah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com