Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pertemuan Jokowi-SBY, Wiranto Sebut Bisa Kapan Saja

Kompas.com - 18/11/2016, 13:18 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pertemuan politik antara pimpinan negara dengan tokoh nasional lain dapat dilakukan kapan saja.

Hal tersebut disampaikan Wiranto saat ditanya kemungkinan Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono untuk membicarakan situasi politik saat ini.

"Pertemuan politik bisa dilakukan kapan saja, karena kita sebagai bangsa yang sedang membangun, sedang punya kerja," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Wiranto menegaskan bahwa situasi politik saat ini sudah dingin setelah Bareskrim Polri memenuhi tuntutan publik untuk memproses hukum calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap menistakan agama.

Namun, menurut Wiranto, para tokoh politik sebaiknya tetap menjalankan komunikasi di setiap kondisi. Pertemuan politik tidak selalu harus menunggu situasi memanas.

"Selama tokoh politik mempunyai tanggung jawab yang sama tentang negeri ini, punya pemahaman yang sama tentang bagaimana kita merawat negeri ini, saya kira tidak akan ada panas kok," kata dia.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo sebelumnya mengatakan, partainya menunggu kabar baik dari Presiden Joko Widodo jika ingin mengundang atau bertemu dengan Yudhoyono yang juga presiden keenam RI.

"Posisinya Pak SBY atau Cikeas wait and see. Menunggu sinyal atau kabar baik. Kami siap kapan saja. TIdak ada rintangan sekecil apapun dari Pak SBY," ujar Roy, saat dihubungi, Jumat.

(Baca: Jokowi Makan Siang dengan Prabowo, Demokrat Tunggu Kabar Baik dari Istana untuk SBY)

Pernyataan Roy menanggapi pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (17/11/2016).

Akhir pekan lalu, Jokowi juga sempat hadir dalam acara partai politik, di antaranya dihadiri petinggi Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional.

Roy mengatakan, sebagai presiden keenam yang menjabat selama dua periode, SBY pasti memiliki saran dan masukan yang bisa diberikan untuk Jokowi.

Kompas TV Curhat SBY soal Didemo Selama Jadi Presiden
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Saksi Sebut Pejabat yang Tak Turuti Permintaan SYL Bisa Diberhentikan

Nasional
2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

2 Kapal Pemburu Ranjau Terbaru TNI AL Latihan Bersama dengan AL Singapura

Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus

Nasional
Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Dukung Event Seba Baduy 2024, Wika Beri Diskon Tarif Tol Serang-Panimbang hingga 30 Persen

Nasional
Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Jokowi Anggarkan Rp 15 Triliun untuk Perbaikan dan Pembangunan Jalan Tahun Ini

Nasional
TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

TNI AL Terjunkan Satgas SAR Bantu Cari Korban Banjir Sumbar

Nasional
UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

UKT Mahal, Komnas HAM Akan Audit Hak Atas Pendidikan

Nasional
Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Korupsi Penggelembungan Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Selain Khofifah, PDI-P Buka Opsi Usung Kader Sendiri di Pilkada Jatim

Nasional
DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

DPR dan Pemerintah Diam-diam Rapat Pleno, Revisi UU MK Tinggal Dibawa Ke Paripurna

Nasional
Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Ungkap Sulitnya Jaga Harga Beras, Jokowi: Bikin Ibu-ibu dan Petani Senang Tidak Mudah

Nasional
Program 'DD Farm' Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Program "DD Farm" Bantu Hidup Meltriadi, dari Mustahik Jadi Peternak

Nasional
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com