Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Ahok, Bareskrim Periksa Dua Saksi dan Delapan Ahli

Kompas.com - 10/11/2016, 12:56 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyelidik menjadwalkan permintaan keterangan dan pemeriksaan terhadap sepuluh orang, Kamis (10/11/2016), terkait kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Kepala Biro Penerangan Umum Divisi Humas Polri Brigjen Pol Agus Rianto mengatakan, ada dua saksi dan delapan ahli yang akan dimintai keterangan di Kantor Bareskrim di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Kamis.

Salah satu saksi yang diperiksa adalah Buni Yani, orang yang mengunggah potongan video saat Ahok pidato di Kepulauan Seribu.

(Baca: Kepada Jokowi, Pimpinan Ormas Islam Janji Tenangkan Umat)

"Rencananya ada sepuluh orang yang kita mintai keterangan, dua saksi dan delapan ahli. Yang baru hadir sampai sekarang ada lima, termasuk Buni Yani," ujar Agus.

Agus mengatakan, delapan ahli yang dihadirkan di antaranya adalah ahli agama dan ahli bahasa.

Mereka, kata Agus, akan dimintai keterangan berkaitan dengan pidato Ahok yang menyinggung Surat Al Maidah Ayat 51.

(Baca: Bertemu Jokowi, Ormas Islam Sebut Negara Gaduh Hanya karena Ahok)

"Terkait apa saja, mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan secara detail karena ini bagian dari proses penelusuran yang kita lakukan," tambah Agus.

Agus menambahkan, hingga saat ini, lebih dari 40 orang dimintai keterangan terkait kasus Ahok. Agus belum dapat memberikan rinciannya.

"Sudah lebih dari 40 orang. Ada beberapa di antaranya saksi dan ahli. Nanti coba saya cek detail pastinya. Nanti akan saya sampaikan lebih lanjut," ucap Agus.

(Baca: Di Depan Pimpinan Ormas Islam, Jokowi Tegaskan Lagi Tidak Lindungi Ahok)

Rencananya, Polri akan menggelar secara terbuka gelar perkara kasus tersebut untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran pidana yang dilakukan Ahok.

Langkah tersebut untuk menyikapi aksi unjuk rasa sejumlah ormas Islam. Harapannya, publik bisa mengetahui proses penyelidikan.

Kompas TV Jokowi: Saya Tidak Akan Lindungi Ahok
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Nasional
PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com