Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

325 Orang Daftar Jadi Komisioner KPU, 239 Anggota Bawaslu

Kompas.com - 09/11/2016, 16:24 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendaftaran bakal calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022 resmi ditutup, Kamis (3/11/2016) pukul 16.00 WIB.

Timsel menerima 564 pendaftar yang terdiri dari 325 pendaftar untuk bakal calon komisioner KPU dan 239 pendaftar untuk bak calon anggota Bawaslu.

Anggota Timsel Betti Alisjahbana mengatakan lonjakan pendaftar terjadi menjelang akhir masa pendaftaran.

"Seperti telah diduga rupanya lonjakan pendaftar terjadi menjelang penutupan pendaftaran Calon Anggota KPU dan Bawaslu RI 2017-2022. Pendaftaran ditutup sesuai jadwal dan tidak ada perpanjangan," kata Betti melalui keterangan tertulis, Rabu (9/11/2016).

Betti menjelaskan, pada pendaftar bakal calon KPU, pendaftar laki-laki sebanyak 71 persen dan 21 persen diisi oleh pendaftaran perempuan.

(Baca: PPATK Siap Bantu Timsel Telusuri Rekam Jejak Calon Anggota KPU dan Bawaslu)

Sedangkan bila dilihat dari profesi, para pendaftar di dominasi oleh penyelenggara pemilu sebesar 41 persen.

Kemudian, akademisi sebanyak 20 persen, swasta sebanyak 18 persen, pegawai negeri sipil 11 persen, dan advokat 4 persen.

Sisanya, sebanyak 6 persen berasal dari berbagai macam profesi.

Sedangkan sebaran dari asal daerah, para pendaftar di dominasi berasal dari Pulau Jawa sebanyak 46 persen.

Kemudian, diikuti pendaftar asal Pulau Sumatera sebanyak 26 persen, Pulau Sulawesi 13 persen dan Pulau Kalimantan 6 persen.

Pendaftar bakal calon komisioner KPU paling sedikit berasal dari tiga pulau, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Kepulauan Maluku.

Hanya 3 persen pendaftar dari masing-masing provinsi itu.

Bawaslu

 

Sementara, pendaftar bakal calon anggota Bawaslu, lanjut Betti, terdiri dari 74 persen laki-laki dan 26 persen perempuan.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com