Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Hanya Fahri Hamzah yang Dilaporkan? Ini Kata BaraJP

Kompas.com - 09/11/2016, 15:15 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Barisan Relawan Jalan Perubahan (BaraJP), Birgaldo Sinaga, menjelaskan alasan pihaknya hanya melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Bareskrim Polri terkait ujaran saat Aksi Damai pada 4 November lalu.

Fahri dilaporkan ke polisi terkait dugaan penghasutan yang menciptakan kericuhan seusai unjuk rasa 4 November. 

Birgaldo memaparkan, dalam unjuk rasa tersebut, Fahri berorasi dengan meneriakkan cara untuk menjatuhkan presiden. Menurut Fahri pada saat itu, ada dua cara untuk menjatuhkan presiden. Pertama, lewat parlemen ruangan. Kedua, lewat parlemen jalanan.

Pernyataan itu, kata Birgaldo, memicu demonstran untuk bertindak ricuh dengan cara merengsek ke barikade polisi.

(Baca: Fahri Hamzah: Dua Cara Jatuhkan Presiden, lewat Parlemen Ruangan atau Jalanan)

Pihaknya, kata dia, merekam pernyataan Fahri tersebut. 

"Karena yang secara terekam, yang dimiliki petunjuk dan alat bukti, itu Fahri Hamzah saja," ujar Birgaldo di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (9/11/2016).

Birgaldo melanjutkan, pihaknya juga akan kaji lagi perihal aksi unjuk rasa saat itu.

Jika ada tokoh politik yang terindikasi melakukan hal serupa dengan Fahri, maka tokoh tersebut akan dilaporkan juga ke polisi.

(Baca: Fahri Hamzah Dilaporkan ke Bareskrim Polri)

"Namun, untuk saat ini, Saudara Fahri Hamzah yang kami laporkan," kata dia.

Birgaldo menambahkan, Fahri dianggap melanggar Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan dan Pasal 110 KUHP tentang Permufakatan untuk Makar.

Birgaldo mengatakan, pihaknya sudah membawa print out berita dari dua media, yakni Kompas.com dan cnnindonesia.com sebagai barang bukti.  

Selain itu, pihaknya juga membawa rekaman pernyataan yang disampaikan Fahri saat itu.

Kompas TV Polisi Pelajari Orasi Fahri Hamzah saat Unjuk Rasa

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com