Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Nakhoda Asal Indonesia Diculik di Perairan Sabah

Kompas.com - 06/11/2016, 16:09 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi dua warga negara Indonesia (WNI) yang diculik di Perairan Sabah, Sabtu (5/11/2016). 

Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, dua WNI yang diculik adalah nakhoda untuk dua kapal yang berbeda. Keduanya berasal dari Buton, Sulawesi Tenggara. 

Mereka menakhodai Kapal SSK 00520 F dan SN 1154/4F. Belum diketahui siapa yang menculik. 

"Keduanya adalah WNI bekerja secara legal di kapal penangkap ikan Malaysia," kata Arrmanatha melalui keterangan tertulis, Minggu (6/11/2016). 

Menurut Arrmanatha, Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi telah berkoordinasi dengan Pemerintah Malaysia terkait penculikan ini. 

Retno berbicara langsung dengan Menteri Luar Negeri Malaysia YB Datuk Sri Anifah Aman lantaran untuk kesekian kali warga Indonesia lagi-lagi diculik di Perairan Sabah.

"Menlu menyampaikan, meminta pemerintah Malaysia untuk membantu pembebasan," ujar Arrmanatha melalui keterangan tertulis, Minggu (6/11/2016).

Retno, kata Arrmanatha, mengaku prihatin dengan berulangnya kejadian serupa di perairan Sabah.

Koordinasi juga dilakukan dengan pihak keamanan Malaysia, pemilik kapal, dan anak buah kapal yang dilepaskan kelompok tersebut.

Komunikasi tersebut dilakukan KJRI Kota Kinabalu dan KJRI Tawau untuk mendapatkan informasi lebih rinci mengenai kejadian tersebut.

Atas kejadian ini, pemerintah Indonesia mengimbau para anak buah kapal Indonesia di sabah untuk tidak melaut sementara waktu. Mereka baru diperbolehkan berlayar sampai situasi keamanan dianggap kondusif.

Peristiwa penculikan terhadap pelaut Indonesia di Sabah adalah yang kesekian kalinya. Juli lalu, tiga ABK WNI diculik oleh militan Abu Sayyaf. 

Kompas TV Pemerintah Terus Upayakan Pembebasan 2 WNI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com