Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Apakah Presiden Masih Menutup Mata dalam Aksi Terbesar dalam Sejarah?

Kompas.com - 04/11/2016, 17:25 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyampaikan orasinya dalam "Aksi Bela Islam" yang berlangsung di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (4/11/2016).

Aksi itu digalang untuk mendesak proses hukum terkait pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diduga bermuatan penistaan agama.

Dalam orasinya, Fadli mempertanyakan sikap Presiden Jokowi dalam menyikapi kasus Ahok.

"Apakah Presiden belum melihat dan mendengar keinginan sebagian rakyat, apakah Presiden masih mau menutup mata dalam aksi terbesar dalam sejarah kita?" kata Fadli saat berorasi dari atas mobil bak terbuka di depan Istana Negara, Jumat.

(Baca: Jokowi Tak di Istana, Negosiasi Pemerintah dan Demonstran Alot)

Ia menyatakan, tuntutan massa yang hadir sangat sederhana, yakni tegakkan hukum seadilnya terhadap Ahok yang kini telah dilaporkan oleh masyarakat.

Fadli menegaskan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa semua warga negara setara kedudukannya di hadapan hukum.

"Ahok bersalah dan melakukan penistaan terhadap agama, tegakkanlah hukum walau langit runtuh," tutur Fadli yang langsung disambut tepuk tangan massa yang memenuhi jalanan di depan Istana.

(Baca: Tak Bisa Temui Jokowi, Demonstran Akan Diterima JK)

Ia menambahkan, Presiden saat dilantik telah diberikan mandat oleh rakyat dan hal itu termaktub dalam konstitusi.

"Ini rakyat datang dari Sabang - Merauke dengan biaya sendiri, maka terimalah kedatangan kami," lanjut Fadli.

Saat jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Fahri mengaku ikut berunjuk rasa untuk memenuhi undangan.

"Karena kami diundang. Tugas anggota Dewan secara umum adalah memenuhi undangan masyarakat. Tentu kehadiran kami ditunggu masyarakat, baik konstitusi langsung maupun tidak langsung," kata Fahri.

Adapun Fadli menegaskan bahwa keberangkatan dirinya, Fahri, dan beberapa anggota Dewan hari ini adalah atas nama wakil rakyat.

"Atas nama wakil rakyat. Enggak ada istilah lembaga ikut demo. Ini atas nama wakil rakyat," ujar Fadli.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com