Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jabatan Struktural Padepokan Dimas Kanjeng Diduga "Hadiah" untuk Rekrut Korban

Kompas.com - 04/11/2016, 15:45 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menduga jabatan struktural Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng milik Taat Pribadi merupakan hadiah bagi para pengikutnya.

Ia memilih pengikut yang dianggap berkontribusi banyak dalam penipuan untuk menjabat posisi strategis pada yayasan itu.

Salah satunya yaitu Marwah Daud Ibrahim yang ditunjuk sebagai ketua yayasan.

"Bisa jadi struktur ini merupakan bagian dari pengorganisasian niat jahat dia," ujar Boy, kepada Kompas.com, Jumat (4/11/2016).

Taat Pribadi diketahui mempunyai orang-orang kepercayaan yang disebut Sultan untuk merekrut "investor".

Mereka menarik orang sebanyak-banyaknya agar tertarik dengan janji penggandaan uang oleh Taat.

Berdasarkan penyelidikan, semakin banyak dia berjasa merekrut korban, maka dia akan diberi jabatan layak.

(Baca: Jaksa: Pembunuhan Mantan Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Direncanakan)

"Ada indikasi begitu, bahwa mereka atas jasanya setelah mereka rekrut santri yang ingin menggandakan uang, berhasil menggaet 'investor', terus nanti dikasih posisi," kata Boy.

Marwah sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini.

Tak hanya Marwah, suami Marwah, Ibrahim Tadju menduduki posisi penting sebagai Sultan dalam Padepokan Dimas Kanjeng.

Namun, dalam pemeriksaan kedua, Marwah tidak datang menemui penyidik.

Padahal, ia ingin dikonfirmasi atas temuan penyidik pada barang bukti berupa keterangan dari kurang lebih 9 korban di Makassar, Sulawesi Selatan.

Salah satunya mengenai penyetoran dana atau mahar ke padepokan.

Dalam pemeriksaan sebelumnya, Marwah mengaku bahwa saat awal bergabung, ia juga membayar mahar kepada Taat Pribadi.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jamaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jamaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com