Jokowi Ingin KPK Usut 34 Proyek Listrik Era SBY, Ini Komentar Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menilai, mangkraknya 34 proyek pembangunan listrik bisa jadi bukan salah rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Agus, dalam proyek infrastruktur, banyak aspek yang bisa membuat terhambat.

"Kalau masalah pelaksanaan proyek banyak aspek. Ada masalah pendanaan, penganggaran, ada juga pelaksanaanya, itu semua perlu dilihat," kata Agus saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/11/2016).

(Baca: 34 Proyek Pembangkit Listrik Mangkrak, Jokowi Ancam Lapor KPK)

Karena itu, dia berharap semua pihak lebih bijaksana dalam menyikapi informasi terkait mangkraknya 34 proyek pembangunan pembangkit listrik pada era SBY.

Ia menyatakan, dalam sebuah proyek, bisa jadi proses lelang proyek sudah berlangsung dengan baik, tetapi ternyata bermasalah dalam pengerjaan yang dilakukan subkontraktor.

"Biasanya, ya sudah dilelang, tetapi kontraktor ternyata enggak punya kemampuan finansial untuk membangun. Lantas dapat pemodal yang juga bermasalah sehingga jadi mangkrak," ucap Wakil Ketua DPR itu.

(Baca: KPK Kumpulkan Bahan Terkait Mangkraknya 34 Proyek Pembangkit Listrik)

Presiden Jokowi sebelumnya mengancam akan melaporkan 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait perkembangan proyek listrik 35.000 megawatt di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11/2016).

Jokowi menyebut proyek tersebut mangkrak selama tujuh sampai delapan tahun. Jokowi mengaku bahwa ia telah meminta laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit 34 proyek tersebut.

"Mana BPKP? Tolong disampaikan bagaimana penyelesaian proyek-proyek yang mangkrak ini karena dana yang dikeluarkan bisa besar sekali," kata Jokowi.

Jokowi meminta agar BPKP menyelesaikan audit itu dan segera melapor kepadanya.

"Tolong nanti diberitahukan ke saya totalnya berapa karena ini sudah menyangkut angka yang triliunan dan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus," kata Jokowi.

Kepala Negara mengatakan, jika audit BPKP menyatakan bahwa proyek bisa diteruskan, pemerintah akan meneruskan proyek tersebut hingga selesai.

Namun, Jokowi sendiri mengaku pesimistis karena ia sudah melihat kondisi proyek-proyek itu di lapangan.

"Kalau saya lihat di lapangan satu dua hari kemarin, kelihatannya juga banyak yang tidak bisa diteruskan karena memang sudah hancur, sudah karatan. Tinggal kepastian, kalau ini memang tidak bisa diteruskan ya sudah, nanti saya bawa ke KPK," ucap Jokowi.