Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu: Kepercayaan Keluarga Penting dalam Pembebasan Sandera di Somalia

Kompas.com - 31/10/2016, 18:57 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan kepercayaan keluarga penting dalam upaya pembebasan empat orang anak buah kapal yang disandera perompak Somalia.

Keempat orang ABK ini telah disandera sejak 26 Maret 2012.

"Sejak 2015 komunikasi dengan keluarga. Keluarga berikan kepercayaan besar kepada pemerintah termasuk saat pemerintah sibuk dengan sandera di Filipina. Pihak keluarga yakin upaya kami di Somalia tidak berhenti," kata Iqbal, di Ruang Palapa, Kemenlu, Jakarta, Senin (31/10/2016).

Empat ABK ini merupakan bagian dari 26 sandera kapal ikan berbendera Oman bersama warga negara Filipina, Indonesia, Kamboja, Taiwan, China, dan Vietnam.

Mereka adalah Sudirman (24) asal Medan, Sumatera Utara; Supardi (34) asal Cirebon, Jawa Barat; Adi Manurung (32) asal Medan, Sumatera Utara; dan Elson Pesireron (32) asal Seram, Ambon.

(Baca: Ini Kronologi Pembebasan 4 WNI yang Disandera Perompak Somalia Selama 4,5 Tahun)

Menurut Iqbal, tidak adanya pemerintahan yang efektif di Somalia membuat pembebasan sandera sulit dilakukan.

Sebab, tidak ada mitra lokal yang dapat diajak bekerja sama.

Iqbal menyebutkan, jumlah kelompok sandera di Somalia sangat besar sehingga tidak ada jaminan 26 sandera pindah ke tangan penyandera lain.

"Masih ada upaya pengambilalihan di Galkayo. Itu menunjukkan betapa sulitnya proses (pembebasan) sandera. Kami tidak hanya dengan WNI tapi juga dengan negara lain yang punya kepentingan untuk membebaskan," ujar Iqbal.

Iqbal menjelaskan, sejak 26 Maret 2012 berbagai upaya telah dilakukan.

Saat itu, Somalia berada dalam akreditasi KBRI Kairo. Akan tetapi, hingga 2014 belum menunjukkan hasil.

(Baca: Empat WNI Bebas Setelah Disandera 4,5 Tahun oleh Perompak Somalia)

Menurut Iqbal, awalnya upaya pembebasan sandera setiap negara berjalan secara terpisah.

Kemudian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan hasil evaluasi upaya pembebasan sandera kepada Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi menginstruksikan kepada Retno untuk berkoordinasi dengan negara lain dan lembaga internasional nirlaba.

"Kemenlu langsung gandeng BIN (Badan Intelijen Negara) dan bangun komunikasi dengan kantor pengacara khusus shipping Holman Fenwick Willan. Pernah terlibat dalam upaya pembebasan kapal Albedo tahun 2014," ujar Iqbal.

Kompas TV 4 WNI yang Disandera Perompak Somalia Dibebaskan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com