Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi "Sentil" Pimpinan Bank yang Terapkan Biaya Administrasi Tinggi

Kompas.com - 31/10/2016, 11:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo "menyentil" pihak bank yang menerapkan biaya administrasi tinggi kepada nasabahnya.

Jokowi menilai, biaya administrasi yang tinggi ini membuat banyak masyarakat tidak mau menabung di bank.

"Saya titip kepada seluruh pimpinan bank, yang saya melihat masih ada keluhan adalah masalah yang berkaitan dengan biaya tabungan," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara "Ayo Menabung" yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangaan di Jakarta, Senin (31/10/2016).

(baca: Jokowi: Masih Banyak Masyarakat yang Simpan Uang di Bawah Kasur)

Hadir dalam acara ini Ketua Dewan Kondisioner OJK Muliaman Hadad serta para pimpinan berbagai bank di Indonesia.

Jokowi mengatakan, biaya administrasi harusnya bisa diperkecil seminim mungkin untuk produk tabungan yang biasa digunakan oleh masyarakat umum.

Sebab, biasanya masyarakat menyimpan uangnya di tabungan tidak dalam jumlah yang banyak.

"Kadang-kadang kalau tabungan kita kecil kita tidak isi lagi tahu-tahu tabungan kita habis karena tergerus oleh biaya perbankan. Jadi ini tolong khusus yang tabungan," ucap Jokowi.

Jokowi menekankan bahwa angka tingkat kepemilikan rekening di Indonesia masih sangat rendah.

 

(baca: "Tax Amnesty" Ungkap Simpanan Uang Tunai di Rumah Mencapai Rp 150 Triliun)

Jokowi mengatakan, baru 19 persen dari total penduduk dengan usia di atas 15 tahun yang memiliki rekening tabungan di bank.

Bahkan, dari program Tax Amnesty, diketahui masih banyak masyarakat yang memilih menyimpan uang di rumah.

Kompas TV 25 Tahun Menabung, Pedagang Sayur Naik Haji
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com