Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mundur dari DPR, Ruhut Disebut Akan Dapat Tempat di Istana

Kompas.com - 21/10/2016, 15:46 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul disebut akan mendapatkan tempat di Istana Kepresidenan.

Alasan tersebut ditengarai menjadi alasan lain di balik rencana mundurnya Ruhut sebagai anggota Dewan.

Kepada media, Ruhut mengatakan bahwa dia ingin total memenangkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, informasi Ruhut bakal mendapat posisi di Istana beredar di kalangan anggota Komisi III. Namun, diakui Nasir, itu masih sebatas isu.

(Baca: Ketua Komisi III: Semoga Bang Ruhut Dapat Posisi Baru di Samping Ahok)

"Saya dengar begitu. Beliau mungkin jadi juru bicara salah satu pembicara istana atau masuk tim bersama Teten (Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki)," ujar Nasir saat dihubungi, Jumat (21/10/2016).

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman juga mengatakan hal tersebut.

Menurut Benny, Ruhut pernah menyampaikan informasi bahwa dirinya diangkat menjadi bagian dari Kantor Staf Presiden (KSP).

Oleh karena itu, Benny yang merupakan rekan satu partai Ruhut menganggap keputusan mundur Ruhut adalah keharusan.

"Karena dia diangkat jadi staf KSP. Menurut dia, SK-nya sudah. Ya harus mundur dong. Bagus. Kenapa lama sekali?" kata Benny.

Menurut Benny, informasi tersebut disampaikan Ruhut di depan pimpinan Komisi III. Supaya tak ada hambatan, Benny menyarankan agar mantan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat itu segera mundur.

"Supaya jangan ada hambatan. Jangan Abang dua kaki begitu enggak jelas," tuturnya.

Benny menambahkan, selain itu, alasan mundurnya Ruhut juga bisa jadi karena dia masih tersangkut kasus dugaan pelanggaran kode etik di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Mundurnya Ruhut, kata dia, tak ada hubungannya dengan Ahok. "Mungkin siasat karena kasusnya di MKD dia cepat-cepat. Itu akal bulusnya Ruhut. Enggak ada hubungannya sama Ahok," ucap Benny.

(Baca: Senin, Ruhut Dipanggil MKD)

Halaman:


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com