Gamawan: Saya Tidak Kenal dan Tidak Pernah Bertemu Nazaruddin

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, diperiksa hampir 11 jam di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (20/10/2016).

Seusai diperiksa, Gamawan kembali membantah keterlibatan dirinya dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. 

Ia juga membantah tuduhan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, yang menyebutnya ikut menerima aliran dana Rp 2 triliun dalam kasus tersebut.

"Saya jamin itu tidak pernah ada. Saya tidak kenal sama Nazaruddin dan belum pernah juga bertemu sama dia," ujar Gamawan, di Gedung KPK Jakarta, Kamis malam.

Gamawan mengatakan, selama proses pengadaan proyek KTP elektronik, dia tidak pernah membicarakan hal tersebut secara pribadi kepada anggota DPR RI, maupun terhadap pengusaha.

(Baca: Saat Proyek KTP Elektronik, Gamawan Pernah Minta Pengawasan BPKP dan KPK)

Menurut Gamawan, sebagai menteri pada saat itu, dia hanya terlibat dalam proses perencanaan anggaran, yakni sebagai pemegang kuasa anggaran. 

Ia mengaku heran saat proyek tersebut ternyata menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 2 triliun.

Sebab, menurut Gamawan, sejak tahap perencanaan anggaran, pengawasan telah dilakukan oleh auditor bahkan lembaga penegak hukum.

"Sebab, sejak dari awal sampai proses ini selesai, sampai pemeriksaan oleh BPKP, lalu pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh BPK, itu tidak ditemukan satu pun kerugian. Tiba-tiba, beberapa tahun kemudian, kami tahu ada Rp 2 triliun itu," kata Gamawan.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto.

Dua tersangka tersebut diduga melakukan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, yakni dengan menggelembungkan anggaran (mark up) proyek pengadaan KTP elektronik pada tahun 2012.

Menurut KPK, proyek pengadaan KTP elektronik tersebut senilai Rp 6 triliun.

Sementara, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 2 triliun.

Nazaruddin merupakan salah satu saksi yang pertama kali mengungkap adanya korupsi pengadaan KTP elektronik di Kementerian Dalam Negeri.

(Baca: Gamawan Sebut Anggaran KTP Elektronik Dibahas Bersama Wapres dan Sri Mulyani)

Seusai diperiksa KPK beberapa waktu lalu, Nazaruddin kembali menyebut beberapa nama pejabat yang disebut menerima uang dalam kasus korupsi KTP elektronik.

Beberapa nama yang disebut yakni, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dan politisi Partai Golkar Setya Novanto.