Gamawan Sebut Anggaran KTP Elektronik Dibahas bersama Wapres dan Sri Mulyani

Kompas.com - 20/10/2016, 12:50 WIB
Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi (tengah), saat ditemui di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin, (15/9/2014) FATHUR ROCHMANMenteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi (tengah), saat ditemui di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin, (15/9/2014)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, menyebutkan, anggaran pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk (KTP) berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau disebut KTP elektronik dibahas bersama Wakil Presiden dan menteri-menteri terkait.

"Anggaran itu kan dibahas; bahkan sebelum diajukan, dibahas dulu di tempat Wapres, bersama Bu Sri Mulyani juga. Jadi, kalau ada yang bilang Bu Sri Mulyani tidak ikut, itu bohong," kata Gamawan, di Gedung KPK Jakarta, Kamis (20/10/2016).

Menurut Gamawan, rapat terkait anggaran pengadaan KTP elektronik pertama dibahas di tempat Wakil Presiden bersama Menteri Keuangan, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta menteri-menteri terkait.

Setelah rencana anggaran biaya disusun, ia meminta agar rencana anggaran tersebut diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

(Baca: Gamawan Fauzi: Buktikan Saja kalau Saya Terima Gratifikasi)

"Selesai diaudit BPKP, itu saya bawa ke KPK, saya presentasikan di KPK lagi. Saran KPK saat itu, coba didampingi oleh LKPP," kata Gamawan.

Setelah rencana anggaran diawasi oleh auditor, menurut dia, proses tender baru bisa dilakukan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Proses tersebut didampingi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), BPKP, dan sejumlah kementerian.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto.

Dua tersangka tersebut diduga melakukan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, yakni dengan menggelembungkan anggaran proyek pengadaan KTP elektronik pada tahun 2012.

Menurut KPK, nilai proyek pengadaan KTP elektronik tersebut Rp 6 triliun. Sementara itu, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 2 triliun.

Kompas TV Gamawan Fauzi Bantah Terlibat Korupsi E-KTP
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PCR Kini Jadi Syarat Naik Pesawat, Ini Alasan Pemerintah

PCR Kini Jadi Syarat Naik Pesawat, Ini Alasan Pemerintah

Nasional
Jokowi: Hati-hati PTM, Jangan Sampai Ada Murid Terkena Covid-19

Jokowi: Hati-hati PTM, Jangan Sampai Ada Murid Terkena Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Oktober: 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Refleksi Hari Santri Nasional, Gus Muhaimin Sampaikan 3 Agenda Mendesak Pesantren

Refleksi Hari Santri Nasional, Gus Muhaimin Sampaikan 3 Agenda Mendesak Pesantren

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.079.120, Tambah 1.372

UPDATE 21 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.079.120, Tambah 1.372

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Jelaskan Aturan Wajib PCR untuk Penumpang Pesawat

Ketua DPR Minta Pemerintah Jelaskan Aturan Wajib PCR untuk Penumpang Pesawat

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 143.120 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 21 Oktober: 143.120 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Tambah 633, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.834

UPDATE 21 Oktober: Tambah 633, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.834

Nasional
Puji Jokowi soal Penanganan Pandemi, PDI-P: Pemerintahan Sebelumnya Terlalu Banyak Rapat

Puji Jokowi soal Penanganan Pandemi, PDI-P: Pemerintahan Sebelumnya Terlalu Banyak Rapat

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Lansia Rendah, Kemenkes Sebut karena Mispersepsi dan Hoaks

Vaksinasi Covid-19 Lansia Rendah, Kemenkes Sebut karena Mispersepsi dan Hoaks

Nasional
Jumlah Penumpang Transportasi Darat dan Laut di Daerah PPKM Level 1-2 Boleh 100 Persen

Jumlah Penumpang Transportasi Darat dan Laut di Daerah PPKM Level 1-2 Boleh 100 Persen

Nasional
Anggota Komisi III Usul Partai Politik Disanksi jika Kadernya Korupsi, tapi...

Anggota Komisi III Usul Partai Politik Disanksi jika Kadernya Korupsi, tapi...

Nasional
Irjen Suntana Ditunjuk Jadi Pelaksana Harian Kabaintelkam Polri

Irjen Suntana Ditunjuk Jadi Pelaksana Harian Kabaintelkam Polri

Nasional
Wapres Minta Santri Siap Berkontribusi Menggerakkan Ekonomi Nasional

Wapres Minta Santri Siap Berkontribusi Menggerakkan Ekonomi Nasional

Nasional
Menag Ingatkan Penyelenggara Perjalanan Patuhi Protokol Kesehatan jika Umrah Sudah Diperbolehkan Arab Saudi

Menag Ingatkan Penyelenggara Perjalanan Patuhi Protokol Kesehatan jika Umrah Sudah Diperbolehkan Arab Saudi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.