JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan, menginjak dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, program bela negara menjadi salah satu fokus utama kementeriannya saat ini.
Program tersebut dianggap juga mampu menangkal paham radikalisme yang masuk ke Indonesia.
"Dulu orang-orang enggak mengerti bela negara. Begitu setahun (berjalan), banyak yang ikut bela negara. Berarti semuanya ingin melawan ISIS (paham radikal)," ujar Ryamizard di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10/2016).
Kelompok-kelompok radikal menurutnya adalah musuh bersama bangsa yang harus ditangkal tak hanya oleh Kepolisian atau TNI namun juga oleh seluruh masyarakat.
(Baca: Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Pemberantasan Korupsi Dinilai Jauh dari Harapan)
Dalam waktu dekat ia juga berencana berkeliling ke daerah untuk terus menyampaikan bahwa kelompok-kelompok radikal adalah musuh bersama. Selain itu, pemahaman-pemahaman yang salah juga harus diluruskan.
"Seluruh kepala daerah semua paham. Jangan kita ribut-ribut di tingkat nasional, tapi di bawah enggak mengerti. Karena ujung tombak ada di situ," ujar Ryamizard.
Pensiunan tentara ini juga melihat sejumlah capaian positif dari kebijakan pemerintah dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, terutama di sektor ekonomi. Pertahanan dan ekonomi menurutnya bergerak beriringan.
Ia menambahkan, pihaknya rela permintaan anggaran kementeriannya tak semua dikabulkan untuk kepentingan rakyat yang lebih mendesak.
"Rakyat nomor satu. Kita lihat lah yang konkret. Infrastruktur, misalnya. Jangan lihat kekurangan, pasti ada. Selama ini Pak Jokowi kan blusukan kemana-mana. Mungkin tiga tahun ke depan mulai kelihatan (hasilnya)," tuturnya.