Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Sebut Ada Berita Baik di Penanganan Kasus HAM Papua

Kompas.com - 18/10/2016, 21:23 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Imdadun Rahmat, mengakui ada titik terang penyelesaian kasus-kasus HAM di Papua menjelang dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Koordinasi dengan pihak penegak hukum di Papua telah dilakukan secara intensif. Jaksa Agung, Menteri Hukum dan HAM, serta pimpinan Badan Intelijen Negara (BIN) disebut turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut.

"Komnas HAM sebagai mitra pemerintah. Itu mendorong, ada beberapa kasus yang menonjol untuk segera diselesaikan," ujar Imdadun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/10/2016).

"Agar situasi di Papua itu makin membaik, tidak memunculkan problem dalam negeri yang imbasnya juga di luar negeri," kata dia.

Beberapa kasus yang masuk kategori pelanggaran HAM berat seperti kasus Peristiwa Wasior dan Wamena yang sempat macet juga telah menunjukan titik terang.

Komnas HAM akan menindaklanjuti kasus-kasus tersebut bersama dengan Kejaksaan Agung. Imdadun mengatakan, pihaknya dan pihak Kejagung telah mengidentifikasi titik-titik mana yang harus diperkuat.

"Komnas HAM akan turun lagi ke lapangan. Jadi salah satu masalah yang selama ini menyebabkan kemacetan, tidak ada politik will dari pemerintah sudah berubah, ada harapan di situ," ucapnya.

Ia menambahkan, saat ini tak ada masalah berkaitan dengan kendala kewenangan.

Seperti dulu, Komnas HAM tak bisa mendapatkan dokumen-dokumen dan memanggil para saksi terduga pelaku karena surat perintah dari penyidik Kejagung tak turun.

"Dengan komunikasi yang terbuka ini, akan tidak jadi masalah," ujar Imdadun.

Adapun mengenai angka kasus pelanggaran HAM di Papua, Imdadun mengaku tak bisa memastikan apakah angkanya naik atau turun. Sebab, angka kasus terakumulasi dengan kasus-kasus sebelumnya hingga menumpuk.

"Kalau grafik naik sih tidak. Tapi persoalannya problem lalu tidak terpecahkan. Sehingga makin lama problem numpuk karena tidak terselesaikan. Itulah memicu keprihatinan kami untuk segera menyelesaikan," kata dia.

Kompas TV Jokowi Targetkan 2019 Papua Bisa Nikmati Listrik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

Nasional
Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com