Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Serupiah Pun Akan Saya Urus kalau Pungli!

Kompas.com - 18/10/2016, 09:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, kehadirannya di Kementerian Perhubungan saat operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan kepolisian beberapa waktu lalu, jangan dilihat dari nilai uang suapnya.

Pernyataannya ini merespons berbagai kalangan yang menilai langkah yang dilakukan Jokowi terlalu berlebihan.

Presiden dianggap tak perlu turun ke lapangan untuk mengurusi pungutan liar dengan nominal berjumlah kecil.

"Bukan masalah uangnya," ujar Jokowi, dalam acara "Satu Meja" yang ditayangkan Kompas TV, Senin (17/10/2016) malam.

"Jangan selalu mengaitkan dengan, oh Presiden mengurusi yang kecil-kecil. Tidak. Semuanya pasti akan saya urus, serupiah pun akan saya urus kalau masalah pungli," lanjut dia.

Jika perlu, kata Jokowi, dia berniat turun langsung ke kantor kelurahan, Badan Pertanahan Negara (BPN), dan Samsat Polri.

(Baca: Ini Modus Pungli Oknum Polisi yang Harus Diwaspadai)

Jokowi ingin memantau apakah masih ada pungli, sekecil apapun, di loket-loket pelayanan publik tersebut.

"Meski kecil-kecil, hanya Rp 10.000, Rp 50.000, tapi menjengkelkan dan meresahkan masyarakat. Saya akan datangi kalau memang di situ ada indikasi yang tidak baik," ujar Jokowi.

Lagipula, anggapan bahwa nilai pungutan liar yang kecil dinilainya tidak sepenuhnya benar.

Bisa jadi, aksi pungutan liar di sejumlah kantor pemerintahan yang telah berlangsung puluhan tahun sudah mencapai puluhan triliun besarnya.

"Hitungannya memang kecil. Hanya Rp 10.000, Rp 50.000 Rp 100.000, Rp 1 juta. Tapi hampir di semua kantor itu ada. Di pelabuhan ada, di rumah sakit ada, di jalan raya juga ada. Kalau mau dihitung dari Sabang sampai Merauke, ya bisa puluhan triliun," ujar Jokowi.

Jokowi juga telah membentuk 'Saber Pungli' alias Sapu Bersih Pungutan Liar yang dikomandoi oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Jokowi menegaskan, tim itu akan konsisten dalam melaksanakan operasi pemberantasan pungli di penjuru Indonesia.

"Harus ada konsistensi. Jangan sampai hanya anget-anget tai ayam. Sekali lagi harus ada konsistensi," ujar Jokowi.

Masa tuga Tim Saber Pungli tidak dibatasi.

Jokowi menyebut, tindakan pungli sudah mengakar dan sulit diberantas sehingga diharapkan konsistensi tim akan perlahan-lahan menyelesaikan hal itu.

Ke depan, seiring dengan tim Saber Pungli bekerja, pemerintah akan menyempurnakan perangkat teknologi yang bakal digunakan sebagai basis seluruh pelayanan publik di penjuru Tanah Air.

"Ini kan eranya IT, mestinya semuanya harus berbasis pada IT. Yang online, yang tidak mengharuskan orang berhadap-hadapan, yang harus membayar melalui banking system, saya kira arahnya ke sana semuanya," ujar Jokowi.

Kompas TV Pemerintah Akan Bentuk Tim Berantas Pungli
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com