Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pungli di Dephub Terlalu Kecil untuk Level Presiden"

Kompas.com - 15/10/2016, 12:07 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi mendukung adanya operasi pemberantasan pungutan liar sebagai upaya serius pemerintah untuk bersih-bersih.

Namun, kata dia, jangan sampai operasi ini hanya "panas" di awal. Jangan sampai, terbentuknya operasi ini hanya untuk pengalihan isu tertentu.

"Presiden turun tangan bagus, semoga bukan untuk pengalihan isu saja. Masyarakat sekarang cerdas, ada yang bilang ke saya 'ah palingan pengalihan isu'," ujar Aboe dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (15/10/2016).

Pasalnya, momentum dalam operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu bertepatan setelah dilakukan rapat terbatas soal kebijakan hukum di Istana Negara.

Di sana, Presiden Jokowi mengingatkan untuk memberantas pungli di seluruh jajaran instansi negara.

Usai operasi tangkap tangan itu, Presiden kemudian membentuk Operasi Pemberantasan Pungli yang dikepalai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto.

"Ini serius berantas korupsi atau hanya pengalihan isu lalu besok hilang lagi? Karena ujug-ujug ditangkap setelah adanya imbauan 'stop pungli'," kata Aboe.

Menurut Aboe, kasus tangkap tangan di Kemenhub terlalu kecil untuk langsung direspons oleh Presiden.

Sementara selama ini praktik pungli sudah bukan lagi hal yang tabu, bahkan jumlahnya lebih besar daripada itu.

Aboe meminta Presiden sebaiknya juga memperhatikan hal yang jauh lebih besar yang masih tak terjangkau.

"Coba kalau BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) presiden turun, ngawal begitu. Kasus besar-besar. Ini yang kita inginkan," kata Aboe.

Kasus pungli ini, kata Aboe, seperti sudah membudaya dalam masyarakat. Banyak pihak yang tahu sama tahu, namun mendiamkan.

Pembuktiannya juga sulit karena lekat dengan keseharian.

Aboe menegaskan, kebiasaan tersebut tak boleh dibiarkan berlarut-larut.

"Banyak langkah untuk usaha pemberantasan pungli. Beri kemudahan ke publik untuk pelayanan, lalu pengawasan melekat ke aparat harus kuat," kata Aboe.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com