Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras: Jaksa Agung Bilang Kasus Munir Sudah Selesai, Dia Tahu dari Mana?

Kompas.com - 14/10/2016, 21:04 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mempertanyakan pernyataan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang menyebutkan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, sudah selesai.

"Saya bingung. Jaksa Agung bilang kasus Munir itu sudah selesai. Dia tahu dari mana? Dia juga baru nangkring jadi Jaksa Agung. Dasarnya apa?" ujar Haris, di Sekretariat Kontras, Jakarta, Jumat (14/9/2016).

Menurut Haris, kasus Munir hingga saat ini belum selesai. Laporan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir belum pernah diumumkan oleh pemerintah.

Padahal, jika laporan tersebut diumumkan kepada publik, Haris yakin ada nama-nama baru yang belum pernah disidangkan turut terlibat dalam kasus Munir.

"Kasus Munir itu belum selesai, kan belum diumumin. Kalau laporan ditemukan banyak yang bisa kita lakukan, pemidanaan misalnya. Karena saya yakin banyak nama-nama baru," kata Haris.

Menurut dia, ketiadaan laporan hasil penyelidikan TPF kasus Munir memberikan ketidakadilan bagi Munir, keluarganya, serta masyarakat.

Pasalnya, tidak ada kepastian hukum dari pemerintah terkait penanganan kasus tersebut.

"Menghilangkan laporan ini saya anggap tidak memberikan keadilan kepada Munir, keluarga, buat masyarakat. Kalau laporan itu dibuka, negara punya tugas, kita bisa mengawasi," ujar  Haris.

Sebelumnya, Jaksa Agung Prasetyo menyebutkan, tidak ada lagi yang perlu diungkit dari kasus kematian Munir.

"Kasus Munir sudah kami sidang sebenarnya. Pelaku sudah diputus perkaranya. Polycarpus sudah. Sementara yang satunya lagi (Muchdi PR) sudah diputus bebas di pengadilan. Mau apa lagi? Bagi kami itu sudah dilakukan," ujar Prasetyo, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Namun, ia mengaku belum pernah memegang bahkan membaca hasil laporan investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) tentang pembunuhan Munir.

Ia juga tidak tahu di mana keberadaan dokumen itu.  

Kompas TV Polisi Belum Cari Berkas TPF Munir yang Hilang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com