Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Yang Paling Tahu Kebutuhan Kementerian ESDM adalah Presiden

Kompas.com - 14/10/2016, 18:34 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto berharap, dilantiknya Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Wakil Menteri ESDM akan berdampak positif.

Presiden Joko Widodo melantik Jonan dan Arcandra di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2016) siang.

Dengan dilantiknya Jonan dan Arcandra, maka kebijakan serta tanggung jawab di Kementerian ESDM tak lagi diemban oleh pelaksana tugas (Plt) Luhut Binsar Panjaitan yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman.

Luhut menjadi Plt setelah Arcandra diberhentikan dengan hormat karena polemik status kewarganegaraannya.

"Oleh karena itu kembali lagi bahwa kami mengharapkan dengan adanya Menteri ESDM sudah utuh bahkan ada wakilnya, maka hal-hal apa yang menyangkut tugas pokok dari Kementerian ESDM dapat terpahami dengan baik. Karena kita sudah ketinggalan beberapa waktu ini," ujar Wiranto, di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Jumat.

Wiranto mengatakan, pengangkatan jabatan menteri dan wakil menteri merupakan hak presiden.

Menurut dia, Presiden Jokowi paling mengetahui apa yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja pemerintahan.

"Yang paling tahu kebutuhan akan Kementerian ESDM itu adalah Presiden karena dia yang memimpin Kabinet Kerja. Itu kebutuhannya Beliau. Lalu dari sekian banyak orang yang diajukan sebagai calon menteri, itu dari kebutuhan akan figur yang tepat itu presiden juga yang paling tahu," kata dia.

Sebagai pembantu Presiden Jokowi, Wiranto mengatakan, akan terus mendukung keputusan tersebut.

"Ya kami dukung kehendak Presiden untuk memilih yang paling tepat sesuai dengan yang Beliau pertimbangkan itu," kata dia.

Kompas TV Arcandra: Semoga Niat Saya Pulang, Diluruskan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com