Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Disebut Pernah Akui Industri Rokok Berpengaruh terhadap Politik RI

Kompas.com - 01/10/2016, 20:05 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Industri rokok dinilai punya pengaruh kuat memengaruhi perpolitikan Indonesia. Kondisi itu disebut pernah diakui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Pernyataan Prabowo tersebut disampaikan Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany.

Ia mengaku pernah bertemu Prabowo dan berbincang mengenai lobi-lobi perusahaan rokok yang membuat kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia sulit terlaksana.

"Saya tanya ke beliau kenapa sih sulit sekali pak. Beliau cuma jawab 'duit Pak'," kata Hasbullah dalam seminar pengendalian tembakau dengan tema "Membongkar Hambatan Aksesi FCTC dan Mitos Rokok di Indonesia" di Bogor, Jumat (30/9/2016).

Menurut Hasbullah, Prabowo menyebut bahwa perusahaan rokok banyak mengalirkan dananya ke para politisi untuk melindungi kepentingan.

Hasbullah mengaku sempat bertanya apakah Prabowo juga menerima dana serupa. Kata Hasbullah, Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa ia dan partainya tidak pernah menerima dana dari perusahaan rokok.

"Dia jawab kalau Gerindra sudah komitmen. Ya mungkin karena dia sudah banyak duit ya," ujar Hasbullah.

Mengenai kebijakan pengendalian tembakau, Hasbullah menilai para pemangku kebijakan di Indonesia belum punya komitmen untuk melindungi generasi muda dari bahaya rokok.

Salah satunya dengan takutnya pemerintah menaikan cukai rokok atau ikut menandatangani Framework Convention on Tobacco Control(FCTC) atau konvensi pengendalian masalah tembakau.

Indonesia diketahui menjadi satu dari tujuh negara di dunia yang tidak menandatangani FCTC. Enam negara lainnya adalah Somalia, Sudan Selatan, Malawi, Andorra, Republik Dominika, dan Monako.

"Pemerintah kita masih berpikir yang penting uang masuk. Kalau beberapa puluh tahun lagi banyak yang sakit itu urusan lain," ujar Hasbullah.

Ada 187 negara di dunia yang diketahui sudah menandatangani FCTC. Mereka di antaranya adalah negara-negara produsen tembakau terbesar, seperti Tiongkok, India, Brasil, dan Amerika Serikat.

"Di India mungkin karena tidak ada perusahaan rokok yang sangat kuat di sana. Sedangkan di China karena industrinya dikuasi pemerintah, jadi mereka lebih visioner dan mudah untuk berkomitmen bagi masa depan," tutup Hasbullah.

Kompas TV Isu Kenaikan Harga Rokok Menyumbang Inflasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com