Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabareskrim Minta Anggota Kepolisian Ikut Serta dalam Program "Tax Amnesty"

Kompas.com - 26/09/2016, 13:01 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto menegaskan pentingnya program pengampunan pajak (tax amnesty) untuk meningkatkan perekonomian negara. Tak hanya kepada sipil, Ari pun mengimbau anggota kepolisian ikut serta dalam program tersebut.

Hal tersebut bukti dukungan Polri terhadap optimisme pemerintah menggerakkan perekonomian Indonesia ke arah positif.

"Wujud konkretnya yaitu pelaksanaan pengampunan pajak (tax amnesty) di lingkungan Polri," ujar Ari melalui siaran persnya, Senin (26/9/2016).

Ari mengatakan, pelaksanaan pengampunan pajak oleh Polri tak hanya mencakup lingkungan Mabes Polri. Seluruh anggota Polri di seluruh wilayah Indonesia juga wajib mengikuti program pemerintah ini.

Menurut Ari, anggota Polri yang mengikuti pengampunan pajak tak hanya sekadar membayar kewajiban pada negara.

(Baca: Peminat Membeludak, Pelaporan Harta "Tax Amnesty" Tembus Rp 1.770 Triliun)

“Tapi justru ada yang jauh lebih penting dari angka-angka yaitu dengan kepatuhan Polri yang inisiasinya oleh Bareskrim ini, mampu menimbulkan kepercayaan sekaligus juga kesadaran dari masyarakat terhadap pemerintah," kata Ari.

"Caranya dengan menunjukkan langsung kepada masyarakat bahwa kita juga mematuhi program tersebut," lanjut dia.

Berdasarkan data, kata Ari, program pengampunan pajak telah mendapat tanggapan positif dari para pelaku perekonomian. Hingga September 2016, aset deklarasi yang sudah diterima oleh pemerintah telah menyentuh angka Rp 1.029 triliun.

Selain itu, indeks harga saham gabungan dan kekuatan rupiah terhadap dollar Amerika Serikat justru menguat. Hal tersebut merupakan sinyal positif bahwa perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui kredibilitas ekonomi Indonesia bisa terwujud.

(Baca: Lebih dari 90 Persen Uang Tebusan "Tax Amnesty" Masuk di Bulan September)

“Pengampunan pajak hadir untuk mengembalikan modal kekuatan ekonomi nasional dengan dibiayai oleh kita sendiri," kata Ari.

Dengan adanya kekuatan ekonomi baru maka akan muncul investasi yang menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, kata Ari, nantinya ada daya beli yang akan memunculkan permintaan-permintaan barang dan jasa yang baru.

"Artinya, ekonomi semua bergulir lagi dan dampaknya ke depan ekonomi kita akan lebih maju dari negara-negara di Asia," kata Ari.

Kompas TV Inilah Konglomerat yang Ajukan Amnesti Pajak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com