Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/09/2016, 06:58 WIB

Oleh: M SUBHAN SD

Pilkada DKI Jakarta barangkali perhelatan politik lokal paling gaduh dan heboh. Pada detik-detik terakhir pendaftaran bakal calon gubernur/wakil gubernur, Jumat (23/9), akhirnya Jakarta memiliki tiga kandidat, yang tiga-tiganya diusung partai politik.

Dua hari lalu deklarasi pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDI-P, Nasdem, Hanura, Golkar bikin heboh.

Kemarin muncul dua bakal pasangan calon. Pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni diusung Partai Demokrat, PAN, PPP, dan PKB.

Pasangan lainnya adalah Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung Partai Gerindra dan PKS.

Selama ini, Pilkada DKI Jakarta selalu berputar-putar di sekitar gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Berbulan-bulan ia menjadi buah bibir. Sosoknya paling kontroversial. Mulutnya dianggap tidak terkontrol, blak-blakan, dan suka marah-marah.

Kelakukannya dinilai kurang santun. Dan, kebijakannya sebagai gubernur dipandang keras, misalnya suka gusur-menggusur.

Maka, ia banyak ditolak oleh berbagai kalangan. Sampai-sampai muncul isu SARA.

Namun, selama ini modal politiknya sangat bagus karena memiliki elektabilitas paling tinggi. Karena itu, banyak orang yang mendukungnya sampai mampu mengumpulkan 1 juta KTP saat persiapan menapaki jalur perseorangan.

Sampai-sampai orang parpol pun ikut marah dan menuding Ahok melakukan deparpolisasi.

Setelah tarik-ulur dan bikin heboh, akhirnya Ahok berlabuh ke parpol juga. Setelah cukup lama diusung Nasdem, Hanura, Golkar, akhirnya PDI-P mengumumkan pasangan Ahok-Djarot juga pada Selasa (20/9) lalu.

Hubungan Ahok dan PDI-P memang unik, seperti orang pacaran: panas-dingin, benci-rindu, putus-sambung.

Bukan main komunikasi politik antara Ahok dan politikus PDI-P. Pelaksana Tugas Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta Bambang DH bahkan terlihat bersemangat membangun koalisi kekeluargaan dengan partai-partai lain.

Memperlihatkan sinyal tak akan mengusung Ahok. Seolah-olah hubungan benar-benar retak.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com