Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejagung Belum Bentuk Tim Pencari Fakta untuk Usut Dugaan Ada Jaksa Pemeras

Kompas.com - 23/09/2016, 17:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung belum membentuk tim pencari fakta untuk membuktikan dugaan ada jaksa terlibat dalam pemerasan terhadap tersangka narkoba, seperti diungkap tim gabungan pencari fakta bentukan Polri.

"(Pembentukan TPF) sedang dikomunikasikan, dirapatkan," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) Noor Rachmad di Jakarta, Jumat (23/9/2016).

Noor Rachmad enggan mengomentari pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo yang pernah menyatakan anggota TPF itu isinya, antara lain, Effendy Ghazali, Hendardi, dan Haris Azhar.

"Nanti ya," kata dia.

Jaksa Agung HM Prasetyo pernah menyatakan akan membuat Tim Pencari Fakta (TPF) Freddy Budiman tandingan untuk membuktikan tudingan adanya dugaan jaksa terlibat dalam pemerasan terhadap tersangka narkoba seperti diungkapkan TGPF bentukan Polri.

Rencana ini muncul setelah tim bentukan Polri telah menyatakan bahwa tidak menemukan adanya aliran dana dari mendiang Freddy Budiman kepada sejumlah pejabat Polri.

Namun, tim menyebutkan ada "tukar kepala" dan jaksa yang memeras untuk mengubah pasal.

Terpidana mati yang menjadi korban pemerasan itu adalah Teja. Ia disuruh mengaku bernama Rudy dengan iming-iming dari Freddy Budiman dalam kasus kepemilikan 1,4 juta ekstasi.

Belakangan diketahui ada penawaran dari jaksa untuk mengubah pasal yang dikenakannya. (Baca: Tim Gabungan Ungkap Ada Oknum Jaksa Peras Terdakwa yang Dijerumuskan Freddy Budiman)

Bahkan Prasetyo menyebutkan TPF bentukan lembaganya melibatkan orang dari TPF Polri seperti Effendy Ghazali, Hendardi dan Haris Azhar.

"Biar semuanya terbuka, saya tidak mau ada dugaan-dugaan yang tentunya perlu dibuktikan," katanya.

(Baca: Usut Jaksa Pemeras, Kejagung Akan Bentuk Tim Pencari Fakta)

Ia mengaku dirinya baru mendengar informasi TPF tersebut dari pemberitaan. "JAM Pidum sudah ngomong itu, yang gatal di kepala, yang digaruk di kaki," ucapnya.

Kendati demikian, Prasetyo menghormati kesimpulan dari TPGF bentukan Polri tersebut.

"Semula kami tidak pernah merencanakan ingin membentuk TPF. Tapi karena ada fakta lain yang dikatakan ditemukan oleh mereka, tentunya saya harus membentuk tim yang sama biar terbuka semuanya," kata dia.

"Kalau jaksa saya terlibat, saya akan tindak tegas," ujar Prasetyo.

Prasetyo menyatakan, pihaknya belum berpikir untuk lapor melapor terkait tudingan dari TPF bentukan Polri itu.

(Riza Fahriza/ant)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com