Korupsi Politisi di Mata Artidjo Alkostar

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Agung Artidjo Alkostar tampak jengah dengan para koruptor.

Mengaku mengacu pada pertimbangan hukum, Artidjo kerap menghukum terdakwa kasus korupsi lebih berat dari pengadilan tingkat pertama.

Sejumlah politisi jadi "korban"nya. Sebutlah nama Angelina Sondakh, Luthfi Hasan Ishaq dan Anas Urbaningrum.

Menurut Artidjo, korupsi yang melibatkan para politisi adalah karena sistem politik yang salah. Sistem itu menciptakan biaya politik yang begitu tinggi.

"Biaya yang tinggi itu berdampak pada tindakan-tindakan untuk mengembalikan biaya politik yang sudah dikeluarkan," ujar Artidjo di program Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV, Senin (12/9/2016).

(Baca: Upaya Koruptor demi Hindari Palu Artidjo)

"Jadi problemnya ada pada biaya politik yang terlalu mahal," kata Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung ini.

Korupsi politik, kata Artidjo, menjadi persoalan di Indonesia, bahkan kian berat. Menghentikan perilaku koruptif di kalangan politisi wajib segera dihentikan.

Dan Artidjo punya cara. Yakni mencabut hak politik para politisi korup. Sejumlah politisi yang terbukti korupsi di pengadilan tingkat pertama, dicabut hak politiknya di putusan kasasi yang ditangani Artidjo. 

"Harus dicabut karena orang tidak tahu orang ini sudah cacat dan supaya rakyat tidak tertipu," ujar Artidjo.

Dia berharap putusan pencabutan hak politik bisa berefek jera.

Baca Berkas

Pembaca acara Satu Meja, Budiman Tanuredjo sempat bertanya apa seorang Artidjo membaca berkas perkara, terutama kasus korupsi, yang biasanya tebal, atau asal menghukum saja.

"Iya (baca) dong. Ndak mungkin begitu (tidak baca)," kata Artidjo.

(Baca: Pejabat MA Minta Suap kepada Pengacara untuk Hindari Hakim Artidjo)