Pemerintah Ingin 700 Anggota Jemaah Haji WNI Berpaspor Filipina Dianggap sebagai Korban

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah terus berupaya memulangkan 500-700 warga negara Indonesia yang sedang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi dengan menggunakan paspor Filipina setelah mereka selesai menjalankan ibadahnya.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny F Sompie mengatakan, pemerintah berharap, ratusan anggota jemaah haji tersebut bisa berstatus sama dengan 177 anggota jemaah yang sempat ditahan di Filipina.

"Kami ingin agar mereka seperti yang 177, bisa kembali," ujar Ronny, di Hotel Grand Sahid, Jakarta Selatan, Kamis (8/9/2016).

"Yang jelas 700 itu dianggap sebagai korban, itu saja konsepnya," kata dia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Ia pun meminta agar pihaknya tidak ditanyakan secara detail karena dikhawatirkan akan mengganggu proses tersebut.

"Jadi, ketika kawan-kawan bertanya lebih rinci, itu nanti akan mengganggu diplomasi kita," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menyebutkan, saat ini ada 500-700 warga negara Indonesia yang sedang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi dengan menggunakan paspor Filipina.

(Baca: 700 WNI Lolos Naik Haji Pakai Paspor Filipina)

Ia mengatakan, mereka nekat menunaikan ibadah haji melalui jalur ilegal karena keterbatasan kuota haji di Indonesia. Sementara itu, kuota haji di Filipina banyak yang tidak terpakai.

Akibatnya, sejumlah biro perjalanan nakal memanfaatkan kondisi ini untuk mengambil keuntungan.

"Mereka korban mafia yang juga disebabkan karena keterbatasan kuota haji kita," ujar Yasonna.

Yasonna mengaku sudah mengirim tim imigrasi ke Filipina untuk mengatur pemulangan mereka ke Indonesia setelah ibadah haji usai. Ia berharap Pemerintah Filipina bisa memaklumi dan menganggap ratusan WNI tersebut sebagai korban.

"Presiden kita juga sudah mengadakan pembicaraan pemulangan dengan Presiden Duterte," kata Yasonna.